JAKARTA, Gonesia.com – Kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bantuan korban gempa kini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pengamat politik.
Langkah orang nomor satu di Jawa Barat tersebut dinilai oleh pengamat politik Dedi Kurniansyah sarat dengan muatan pencitraan yang berlebihan.
Aksi kemanusiaan yang dilakukan pria yang akrab disapa KDM tersebut sejatinya dipandang sebagai langkah yang baik dalam konteks sosial.
Namun, ia tidak menampik adanya kepentingan politik yang sangat kental di balik kunjungan jarak jauh tersebut.
“Memberi bantuan itu baik, yang buruk adalah muatan pencitraan dan hal yang kurang perlu,” kata Dedi, pada Sabtu (22/8).
Pengamat politik tersebut menilai bahwa kehadiran fisik KDM di NTT hanyalah sebuah strategi untuk membangun citra personal.
Padahal, biaya operasional yang dikeluarkan untuk perjalanan ke NTT tergolong sangat besar dan dinilai tidak efisien bagi anggaran daerah.
“Hadirnya Dedi Mulyadi tentu tidak efisien, ia membawa tim besar, pembiayaan di luar nilai bantuan juga pasti turut besar, tetapi jika tidak hadir langsung Dedi Mulyadi kehilangan momentum membangun citra populis, terlebih ia juga merangkap sebagai kreator media sosial,” ucap dia.
Ia menambahkan, tindakan ini mencerminkan ketimpangan jika dibandingkan dengan pemimpin daerah lain yang turut memberikan bantuan tanpa menjadikan musibah sebagai komoditas politik.
“Tentu tidak sebanding dengan pemimpin daerah lain yang sama-sama membantu tetapi tidak dijadikan kepentingan politik populis,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa KDM saat ini sedang terjebak dalam fenomena yang disebut sebagai sindrom selebritas.
Kondisi tersebut membuat sang gubernur terlihat sangat haus akan pujian serta simpati dari publik luas.
“Dedi Mulyadi sedang alami sindrom selebritis, haus pujian dan simpati publik,” ungkapnya.
Masyarakat pun diimbau agar tetap waspada dan tidak mudah terbuai oleh berbagai konten yang disajikan melalui media sosial.
Di sisi lain, Jawa Barat sendiri masih menghadapi berbagai persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius dari pimpinannya.
Masalah mendesak seperti penanganan banjir dan angka kemiskinan yang masih tinggi dinilai belum mendapatkan penanganan yang optimal.
Ia merasa bahwa persoalan mendasar di daerah asalnya justru terkesan diabaikan demi memuaskan ambisi politik pribadi.
“Tingkat kemiskinan masyarakat Jabar juga masih tinggi, tetapi Dedi Mulyadi kurang tertarik karena mungkin punya orientasi politik yang lebih besar,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik mengenai efisiensi kunjungan tersebut.
Publik berharap agar bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran bagi para korban gempa di NTT tanpa harus dibumbui oleh kepentingan elektoral.
Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pejabat publik untuk lebih memprioritaskan penyelesaian masalah domestik di wilayah masing-masing.
Transparansi penggunaan anggaran dalam setiap misi kemanusiaan juga menjadi sorotan penting agar tidak terjadi pemborosan yang merugikan masyarakat.
