JAKARTA, Gonesia.com – Lonjakan jumlah pengguna aset kripto di Indonesia yang mencapai 22,69 juta orang per Juni 2026 menuntut pelaku industri untuk segera menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi yang ketat dan akselerasi inovasi produk.
Pertumbuhan basis massa yang masif ini menjadi momentum krusial bagi penyedia platform untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kesiapan institusional.
Co-Founder Indodax, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa aspek legalitas merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan pasar di masa depan.
Menurutnya, kepatuhan mutlak diperlukan demi membuka akses bagi investor institusi agar bisa masuk ke dalam ekosistem aset digital secara lebih masif.
“Compliance tetap diperlukan karena menjadi salah satu fondasi agar institusi dapat masuk ke industri ini. Namun, pada saat yang sama, inovasi juga perlu terus berjalan,” ujar Oscar, Sabtu (22/8/2026).
Dia menyoroti risiko eksodus pengguna ke bursa luar negeri atau offshore apabila layanan di dalam negeri tidak mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
Penyediaan produk yang variatif di dalam ekosistem yang teregulasi dipandang sebagai kunci untuk menjaga loyalitas pengguna domestik.
Dia menambahkan bahwa pemanfaatan regulatory sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah langkah strategis untuk memvalidasi inovasi teknologi sebelum dipasarkan secara luas kepada masyarakat.
Pemerintah sendiri mulai memandang aset kripto sebagai instrumen vital dalam mendukung agenda investasi nasional jangka panjang.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebut bahwa sektor teknologi Web3 dan aset digital kini memiliki relevansi tinggi terhadap ekonomi digital.
Dia mengungkapkan bahwa wilayah seperti Bali memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi pusat inovasi bagi komunitas fintech dan ekosistem aset digital global.
“Pemerintah dapat membangun kerangka, regulator memberikan kepastian, tetapi perusahaan dan inovator yang membangun masa depan,” ungkap Todotua.
Di sisi legislatif, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan perlunya adaptasi regulasi yang dinamis terhadap perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.
Dia berpendapat bahwa penguatan sektor kripto tidak bisa hanya bergantung pada payung hukum semata.
Menurutnya, industri ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta kolaborasi lintas otoritas yang solid agar tetap relevan.
Sementara itu, dari perspektif teknis perdagangan, Vice President of Business Development Indodax, James Eugene, menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah aset kripto tidak semata-mata bergantung pada proses listing di bursa.
Dia menekankan bahwa faktor fundamental seperti permintaan pasar, likuiditas, serta kualitas proyek menjadi penentu utama keberlangsungan jangka panjang.
“Market share, demand, dan liquidity menjadi faktor penting dalam proses listing. Pada akhirnya, kualitas proyek dan kemampuan menciptakan market fit yang akan menentukan keberlanjutannya,” kata James.
Diskusi dalam ajang Coinfest Asia 2026 menegaskan pergeseran paradigma industri kripto di Indonesia yang kini mulai berfokus pada kualitas ekosistem.
Pelaku industri kini dituntut untuk meninggalkan pola pertumbuhan yang hanya mengejar kuantitas pengguna.
Fokus baru diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang aman, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan domestik secara berkelanjutan.
Seluruh elemen ekosistem, mulai dari regulator hingga pengembang, kini berada dalam fase krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan jumlah pengguna yang signifikan dapat dibarengi dengan stabilitas sistem keuangan nasional.
