Jakarta – Di tengah gempuran teknologi dan kecerdasan buatan, arah pendidikan dinilai kian menjauh dari fondasi filosofisnya. Alih-alih memperkuat nalar kritis dan empati sosial, pendidikan kerap disempitkan menjadi urusan teknis-administratif, bahkan diukur dengan standar kuantitatif kaku yang tak memadai untuk membaca aspek moral dan spiritual peserta didik.
Kehadiran AI, menurut pandangan yang dirujuk dari John Searle, turut memaksa manusia mendefinisikan ulang dirinya. Komputer disebut hanya bekerja sebagai pemroses simbol berdasarkan sintaksis, tanpa pemahaman makna yang sesungguhnya. Dari perspektif Rosi Braidotti dan Donna Haraway, humanisme klasik yang menempatkan manusia sebagai pusat kesadaran tunggal juga mulai dipersoalkan.
Di era digital, relasi manusia dan teknologi tidak lagi bisa dibaca secara terpisah. Keduanya hidup dalam jaringan agensi yang saling memengaruhi. Dalam konteks pendidikan modern, guru pun tak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan mitra dalam membangun ekosistem belajar bersama teknologi.
Persoalan lain muncul di level kurikulum. Saat teknologi bergerak maju, pendidikan justru dinilai masih terikat pada cara pandang lama. Boaventura de Sousa Santos menggambarkan adanya garis imajiner abyssal yang memisahkan dunia pengetahuan.
Dalam pembagian itu, pengetahuan dari sains Barat kerap dianggap mutlak, modern, dan universal. Sebaliknya, kearifan lokal atau indigenous knowledge dari belahan bumi Selatan sering dinilai primitif dan tidak ilmiah. Kondisi ini dipahami sebagai bentuk epistemisida, yakni pembunuhan sistematis terhadap pengetahuan lokal.
Gagasan serupa ditegaskan Ngugi wa Thiong’o dalam Decolonising the Mind. Ia menekankan pentingnya membebaskan pikiran dari belenggu ontologi penjajah. Karena itu, menyelamatkan pendidikan berarti membangun ekologi pengetahuan yang setara. Siswa, misalnya, tak cukup hanya mempelajari fisika modern, tetapi juga perlu diajak menghargai kearifan lokal dalam menjaga alam, mengelola konflik sosial, dan merawat spiritualitas hidup.
Pendidikan juga dinilai terlalu sering direduksi menjadi urusan biologis saraf. Tren neurosains populer membuat proses belajar seolah hanya soal rekayasa sistem kerja otak. Padahal, Antonio Damasio dalam Descartes’ Error menolak keras pemisahan antara pikiran dan tubuh ala Cartesian. Emosi fisik dan intuisi sosial, menurutnya, justru penting dalam membentuk keputusan rasional. Dengan kata lain, akal tak bisa dididik tanpa hati.
Stanislas Dehaene kemudian menambahkan bahwa mitos otak sebagai tabula rasa tidak lagi relevan. Sejak lahir, manusia sudah memiliki kapasitas genetis untuk menangkap pola bahasa dan memproyeksikan rumus abstrak. Dari pemikiran itu, ia merumuskan empat pilar pembelajaran efektif: perhatian, keterlibatan aktif, umpan balik kesalahan, dan konsolidasi memori. Anak, karena itu, bukan wadah kosong yang pasif, melainkan pembelajar aktif yang terus menguji hipotesis tentang dunia.
Di sisi metodologi, Michael Crotty mengingatkan perlunya membedakan tegas antara realitas dan cara mengetahuinya. Untuk penelitian manusia secara kualitatif, standar statistik tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Yvonna Lincoln dan Egon Guba menawarkan ukuran trustworthiness yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.
Pendekatan itu menuntut keterlibatan utuh dengan subjek penelitian, bukan memperlakukannya sebagai objek mati. Paulo Freire juga menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah netral. Ia merupakan bentuk kekuasaan, sehingga pendidikan selalu sarat nilai. Dunia pendidikan perlu memberi ruang untuk menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar adil bagi kelompok marjinal.
Pada akhirnya, pendidikan di era disrupsi didorong kembali ke fungsi dasarnya sebagai ruang emansipasi sosial. Manusia semestinya dididik bukan untuk menjadi buruh algoritma, melainkan subjek berdaulat yang mampu merawat jejaring kehidupan di bumi.
Penulis tengah menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
