Jakarta Pusat – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap berada di luar pemerintahan, meskipun menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merombak Kabinet Merah Putih. Perombakan kabinet ini, yang salah satunya mengganti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, disebut sebagai hak prerogatif presiden.
Presiden Prabowo mengganti lima menteri dalam perombakan kabinet pada Senin, 8 September 2025. Selain Budi Gunawan, empat menteri lainnya yang dicopot adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Sementara itu, posisi Budi Gunawan diisi oleh pejabat sementara atau *ad interim*.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa Budi Gunawan bukan kader partainya, meskipun mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dikenal dekat dengan PDIP. Dia menyatakan sikap PDIP tidak berubah pasca-perombakan kabinet, yaitu tetap berada di luar pemerintahan. “Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo, tetapi *positioning* politik kami tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria Bima di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 September 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak merinci alasan spesifik di balik perombakan kabinet. Ia hanya menyebut, “Pertimbangannya evaluasi terus-menerus,” saat ditemui di Istana Negara, pada Senin, 8 September 2025.
Budi Gunawan dikenal sebagai salah satu figur dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Megawati ketika putri sulung Sukarno itu memimpin negara. Kehadirannya di Kabinet Merah Putih pun sempat dianggap sebagai representasi PDIP dalam pemerintahan Prabowo.
Sebelumnya, pada era Presiden Joko Widodo (2016-2024), Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia digantikan oleh Muhammad Herindra menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
Dihubungi secara terpisah, politikus PDIP Guntur Romli turut menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. “Perombakan tidak bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan karena posisi kami adalah penyeimbang,” kata Guntur pada Senin, 8 September 2025. Ia juga memastikan tidak ada kader PDIP dalam Kabinet Merah Putih, baik sebelum maupun sesudah perombakan. “Kami di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang,” tegasnya.
Mengenai pengganti Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, Aria Bima menyatakan keyakinannya terhadap pengalaman Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan. Menurutnya, Prabowo memiliki kompetensi untuk memilih menteri pengganti. “Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki prasyarat untuk menjadi seorang Menko Polkam,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
