Verona – Sejumlah pakar Maroko dan Italia di Verona menilai skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai opsi paling masuk akal untuk menyudahi sengketa Sahara yang telah berlarut-larut. Mereka juga menyebut pendekatan itu relevan untuk menjaga stabilitas di kawasan yang tengah dibayangi persoalan keamanan dan geopolitik, terutama di wilayah Sahel-Sahara.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Autonomy and Regionalized Governance: Cross Perspectives on the Italian Experience and the Moroccan Perspective”. Dalam forum tersebut, otonomi diposisikan sebagai model tata kelola modern yang dinilai mampu mengakomodasi keberagaman tanpa melemahkan kesatuan negara.
Senator Italia dari Trentino-Alto Adige, Luigi Spagnolli, menyoroti pentingnya Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada Oktober lalu. Menurut dia, resolusi itu memperkuat posisi inisiatif otonomi Maroko sebagai landasan penyelesaian isu Sahara.
Spagnolli juga menekankan bahwa identitas nasional Maroko tumbuh dari perpaduan berbagai unsur sejarah dan budaya. Ia menyebut persatuan Maroko dibentuk oleh komponen Arab-Islam, Amazigh, dan Saharo-Hassani, lalu diperkaya pengaruh Afrika, Andalusia, Ibrani, hingga Mediterania.
Pakar ilmu politik dan hubungan internasional Marco Baratto menilai proposal otonomi itu menawarkan visi politik jangka panjang. Ia menyebut kemajuan pembangunan di provinsi-provinsi selatan bisa menjadi motor pertumbuhan sekaligus penopang stabilitas kawasan.
Baratto bahkan membandingkan model itu dengan status khusus Sisilia yang berlaku di Italia sejak 1946. Menurutnya, keduanya sama-sama dirancang untuk menjaga persatuan nasional dan mendukung stabilitas regional.
Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pakar resolusi konflik, Yasmine El Hassnaoui, menilai rencana tersebut mampu menjembatani kepentingan negara dengan aspirasi masyarakat setempat. “Rencana otonomi ini mendamaikan persatuan dan keberagaman, kedaulatan dan pemerintahan mandiri, kohesi nasional dan pemberdayaan regional,” ujarnya.
El Hassnaoui juga menegaskan bahwa Sahara secara historis merupakan bagian tak terpisahkan dari Maroko. Ia turut menyoroti investasi besar yang telah digelontorkan pemerintah untuk infrastruktur, energi terbarukan, logistik, dan transportasi di kawasan itu.
Dari sisi diplomasi, Konsul Jenderal Maroko di Verona, Abdelilah Nejjari, memaparkan perkembangan terbaru terkait isu Sahara di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. Ia mengatakan, upaya diplomatik tersebut telah mendorong dukungan internasional yang makin luas terhadap pendekatan politik yang diusung Rabat.
Nejjari menambahkan, Resolusi 2797 kini menjadi rujukan utama dalam hukum internasional terkait Sahara Maroko. Alasannya, resolusi itu dinilai mengukuhkan proses politik yang realistis dan berkelanjutan melalui rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Forum itu juga dihadiri anggota komunitas Maroko di Italia serta sejumlah pejabat senior daerah setempat yang memberikan perhatian terhadap perkembangan isu Sahara.
