Bandung – Pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap kombinasi tiga faktor utama pemicu banjir dan longsor masif yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak 24 November 2025. Curah hujan ekstrem, fenomena atmosfer unik, serta degradasi lingkungan menjadi penyebab utama bencana yang telah merenggut puluhan jiwa dan membuat puluhan lainnya hilang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 November 2025, tercatat 34 orang meninggal dunia dan 52 warga dinyatakan hilang akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Ribuan penduduk juga terdampak dan terpaksa mengungsi, dengan potensi peningkatan jumlah korban seiring berjalannya waktu.
Dr. Muhammad Rais Abdillah, Ketua Program Studi Meteorologi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB, menjelaskan bahwa karakteristik curah hujan di Sumatera bagian utara memang berbeda. Fenomena ini, menurutnya, merupakan interaksi kompleks antara faktor atmosfer, kondisi geospasial, dan kapasitas tampung wilayah.
Wilayah Tapanuli, misalnya, sedang berada pada puncak musim hujan. Sumatera bagian utara memiliki pola hujan sepanjang tahun dengan dua puncak, dan periode ini merupakan salah satunya, kata Dr. Rais.
Ia menambahkan, curah hujan pada periode bencana tergolong sangat lebat. Data lapangan menunjukkan beberapa wilayah mencatat curah hujan lebih dari 150 milimeter, bahkan beberapa stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekam lebih dari 300 milimeter, sebuah kategori curah hujan ekstrem.
Sebagai perbandingan, curah hujan di Jakarta pada awal Januari 2020 yang menyebabkan banjir besar di Jabodetabek mencapai sekitar 370 milimeter dalam satu hari. Kondisi di Sumatera Utara akhir November 2025 ini mendekati peristiwa Jakarta 2020, sehingga dampak banjir dan longsornya sangat luas dan signifikan.
Pusaran atau sirkulasi siklonik menjadi ciri khas fenomena atmosfer yang memperkuat hujan ekstrem ini. “Pada 24 November, sistem berputar dari Semenanjung Malaysia sudah terlihat, yang dalam meteorologi disebut vortex atau bibit siklon,” jelas Dr. Rais.
Fenomena tersebut kemudian berkembang menjadi Sistem Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di sekitar Selat Malaka. Meskipun tidak sekuat siklon di Samudra Hindia atau Pasifik, sistem ini efektif meningkatkan suplai uap air, memperkuat pembentukan awan hujan, dan memperluas cakupan presipitasi di Sumatera bagian utara.
Selain itu, Dr. Rais juga menyoroti adanya pengaruh fenomena atmosfer skala meso dan sinoptik seperti vortex siklonik dan indikasi *cold surge vortex*. Hembusan angin kuat dari utara ini membawa massa udara lembap dan memperkuat pembentukan awan hujan, yang kemudian memicu peningkatan intensitas presipitasi dan risiko banjir di Sumatera Utara.
Secara klimatologis, Sumatera Utara termasuk dalam Region B berdasarkan studi Aldrian dan Susanto (2003) yang diperkaya oleh Kadarsah (2007). Region ini dicirikan oleh pola hujan ekuatorial bimodal dengan dua puncak musim hujan, biasanya sekitar Maret dan Oktober, menunjukkan variabilitas presipitasi tinggi hampir sepanjang tahun.
Sementara itu, Dr. Heri Andreas, dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, menekankan bahwa banjir bukan sekadar masalah hujan. “Banjir adalah tentang bagaimana air diterima, diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proporsi air yang meresap ke tanah (infiltrasi) dan mengalir di permukaan (*runoff*) sangat bergantung pada tutupan lahan dan karakteristik tanah. Kawasan dengan vegetasi alami seperti hutan dan rawa memiliki kemampuan serapan air jauh lebih tinggi dibandingkan area yang telah berubah fungsi menjadi permukiman atau perkebunan.
Ketika kawasan penahan air alami terdegradasi, kemampuan infiltrasinya menurun drastis dan meningkatkan *runoff*. Akibatnya, air hujan langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir, kata Dr. Heri.
Ia menilai, peta bahaya dan risiko banjir yang ada saat ini belum optimal karena terbatasnya data geospasial akurat dan pemodelan komprehensif. Oleh karena itu, penataan ruang berbasis risiko, konservasi kawasan penahan air, dan pemodelan geospasial menjadi sangat penting untuk mitigasi jangka panjang.
Upaya mitigasi banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul, namun harus disertai pendekatan non-struktural yang komprehensif. Perlindungan kawasan resapan air alami seperti hutan, rawa, dan sempadan sungai vital untuk menjaga kapasitas wilayah dalam menyerap air dan mengurangi limpasan.
Pakar ITB menggarisbawahi pentingnya sistem peringatan dini yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga komunikatif dan mudah dipahami masyarakat. Prediksi cuaca dan potensi bencana harus dapat diterjemahkan menjadi informasi praktis seperti kapan dan area mana yang berpotensi terdampak, serta langkah antisipasi yang harus dilakukan.
Penguatan literasi kebencanaan, edukasi publik, dan diseminasi informasi yang efektif juga merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga ilmiah, dan perguruan tinggi seperti ITB, mitigasi banjir di masa depan diharapkan dapat mengintegrasikan sains atmosfer, pemodelan geospasial, tata kelola lingkungan, dan komunikasi kebencanaan yang adaptif berbasis data untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.
