Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat dorongan pembangunan daerah dengan memaksimalkan aset milik daerah dan menyiapkan skema pembiayaan alternatif di tengah ruang fiskal yang terbatas. Langkah itu disebut menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026). Ia berbicara setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Menurut Mahyeldi, pengelolaan aset kini harus ditempatkan sebagai pekerjaan prioritas. Selama ini, kata dia, pemanfaatan aset daerah belum maksimal, padahal sektor tersebut menyimpan potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius. Aset pemerintah harus dikelola dengan lebih tertib dan produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar mulai menyiapkan skema creative financing sebagai jawaban atas keterbatasan anggaran. Sejumlah instrumen seperti sukuk dan obligasi daerah disiapkan untuk membiayai proyek strategis.
Sumbar bahkan disebut menjadi salah satu daerah pionir dalam penerapan sukuk. Kesiapan itu juga menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Pemprov Sumbar mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.
“Kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan. Sukuk menjadi salah satu instrumen kunci agar roda pembangunan tidak terhenti,” kata Mahyeldi.
Selain pembiayaan daerah, Mahyeldi menyoroti potensi remitansi perantau Minangkabau yang nilainya mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun. Dana sebesar itu, menurut dia, dapat menjadi penggerak ekonomi jika dikelola lewat kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga nagari.
Dalam rapat yang sama, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumbar atas dukungan mereka dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ia memastikan seluruh masukan legislatif akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan.
