Ponorogo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada Jumat, 7 November 2025. Penangkapan ini diduga terkait praktik mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Selain Bupati Sugiri Sancoko, beberapa pihak lain juga turut diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan operasi penindakan tersebut. “Benar. Saat ini tim masih di lapangan,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum menjelaskan secara rinci jumlah orang yang diamankan, kronologi penangkapan, maupun detail uang atau barang bukti yang disita. Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Penangkapan Bupati Ponorogo ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah KPK juga menggelar OTT di Provinsi Riau pada 3 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan modus “jatah preman” untuk kepala daerah.
Gubernur Abdul Wahid menjadi kepala daerah kedua yang dijerat KPK dalam rangkaian OTT di awal November 2025, sebelum disusul Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah terus menjadi sorotan KPK, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan pengisian jabatan.
