Jakarta – Komisi X DPR RI akan meninjau langsung proses distribusi papan digital interaktif (Interactive Flat Panel/IFP) ke sekolah-sekolah di berbagai daerah. Langkah ini diambil menyusul minimnya informasi dan laporan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran senilai Rp 2 triliun tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan laporan komprehensif dari Kemendikdasmen mengenai jumlah IFP yang sudah didistribusikan maupun lokasi penerima. “Belum tahu. Ke daerah mana saja juga belum tahu,” ujarnya.
Menurut Lalu, mekanisme distribusi IFP dilakukan berdasarkan formulir persetujuan yang dikirimkan Kemendikdasmen ke sekolah. Jika sekolah menyetujui, perangkat tersebut akan dikirimkan. Sebaliknya, jika menolak, distribusi tidak akan dilakukan.
Anggaran sebesar Rp 2 triliun dialokasikan untuk program khusus digitalisasi pembelajaran pada tahun 2025. Dana ini, kata Lalu, telah mencakup biaya distribusi papan digital dan merupakan mandat langsung dari instruksi presiden.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, program ini bertujuan menyesuaikan dunia pendidikan dengan kemajuan teknologi. “Presiden menginginkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini tata cara pembelajarannya atau proses belajar-mengajarnya tidak lagi konvensional, harus mengacu kepada perkembangan teknologi,” jelas Lalu.
Meski demikian, Lalu mengaku tidak mengetahui secara detail ihwal harga barang maupun aspek teknis distribusi IFP ke sekolah. Namun, Komisi X menegaskan akan tetap mengawal pengawasan distribusi dan pelaksanaan program penting ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin, 15 September 2025.
