Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman bersama DPRD setempat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota bersama dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD, Selasa (30/6).
Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, paripurna tersebut mencerminkan komitmen eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat puas dengan capaian yang sudah diraih.
“Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah sejauh mana anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Mulyadi.
Dalam rapat itu, seluruh fraksi DPRD juga menyampaikan pandangan akhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Beragam catatan, apresiasi, dan masukan mengemuka dari masing-masing fraksi.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya. Meski begitu, fraksi ini meminta evaluasi atas SILPA Rp21,69 miliar dan defisit operasional Rp16,79 miliar.
Fraksi PPP menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai rekor tertinggi sebesar Rp57,45 miliar. Fraksi ini juga menilai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) patut dicatat sebagai kemajuan.
Sementara itu, Fraksi Keadilan Kesejahteraan Nasional mendorong pemerintah memperkecil ketergantungan pada dana transfer dari pusat. Upaya itu, menurut fraksi tersebut, bisa ditempuh melalui digitalisasi pajak dan penguatan sektor ekonomi kreatif.
Fraksi Bintang Indonesia Raya menilai gelaran Tabuik 2026 berhasil mendongkrak PAD. Fraksi ini juga mengapresiasi pendapatan pajak daerah yang melampaui target.
Dari Fraksi PAN, perhatian diarahkan pada lonjakan SILPA yang disebut mencapai 720,32 persen. Fraksi ini meminta pemerintah mengkaji ulang potensi objek pajak yang masih bisa digali.
Adapun Fraksi Demokrat menekankan pentingnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, pasar tradisional, dan program penanggulangan pengangguran bagi lulusan sekolah menengah.
Mulyadi menyatakan seluruh rekomendasi fraksi akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya. Dokumen kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.
Ia berharap hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga. Menurutnya, sinergi itu penting untuk mendorong Pariaman menjadi kota yang lebih unggul dan sejahtera.
