Bandung – Elektabilitas Dedi Mulyadi dinilai bukan semata cermin baik-buruknya kinerja atau kualitas program, melainkan kemampuan membaca selera publik dan memengaruhi persepsi massa. Dalam konteks itu, Dedi disebut punya keunggulan yang selama ini juga identik dengan Joko Widodo.
Di era ketika hampir semua orang menggenggam ponsel, konten visual cepat dan ringan menjadi konsumsi sehari-hari. YouTube, Instagram, X, TikTok, Facebook, hingga WhatsApp terus hadir di layar warga, dan di ruang itulah Dedi tampil dengan gaya yang mudah dicerna.
Bentuk komunikasi politik yang ia bangun dibuat singkat, menghibur, dan dekat dengan keseharian. Situasi ekonomi yang menekan membuat tontonan semacam itu dianggap lebih gampang diterima publik dibanding pesan politik yang berat.
Jika Jokowi pernah menampilkan diri dengan citra merakyat, turun ke lumpur sawah atau masuk gorong-gorong, Dedi memilih panggung yang berbeda. Ia tampil lewat aksi penertiban bangunan atau bedeng di atas lahan milik negara, baik yang berada di bawah kewenangan kehutanan maupun pengairan.
Sasaran yang kerap disentuh umumnya bangunan kecil milik warga kelas bawah atau pelaku usaha skala menengah ke bawah. Sebaliknya, pembongkaran bangunan besar dinilai jauh lebih berisiko karena biasanya terkait dengan kalangan berpengaruh.
Bangunan besar, terutama yang diduga berkaitan dengan pejabat tinggi atau orang kaya di Jakarta, disebut bukan medan yang mudah. Urusan semacam itu dinilai terlalu rumit dan berpotensi menjadi bumerang politik.
Pada sisi lain, Dedi juga menonjol lewat kunjungan ke rumah warga miskin. Ia datang, berbicara dengan bahasa yang sederhana, memberi dorongan moral, lalu menyerahkan uang secara langsung dari kantongnya sendiri.
Asal dana itu, entah dari gaji atau dari anggaran operasional gubernur, tidak menjadi fokus utama. Yang justru menguatkan daya tariknya adalah momen ketika bantuan diberikan langsung dari tangan Dedi.
Apakah bantuan semacam itu otomatis menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat, masih menjadi soal lain. Namun, dari sudut pandang pencitraan, langkah tersebut dinilai efektif karena menghadirkan hiburan sekaligus pesan moral bagi penonton di media sosial.
Bagi figur seperti Prabowo Subianto atau Anies Baswedan, pola ini disebut tidak mudah ditiru secara konsisten. Ganjar Pranowo mungkin saja melakukannya, tetapi dinilai sudah berada di tahap yang berbeda dalam perjalanan politiknya.
Dedi sendiri tampak menempatkan aktivitas daring sebagai bagian dari strategi utama. Dari manuver itu, popularitasnya disebut melonjak dan elektabilitasnya bahkan melampaui Prabowo.
Di balik pengelolaan citra tersebut, Dedi disebut ditopang orang-orang yang berpengalaman dalam konsultan politik dan tim profesional media sosial. Mereka bekerja merancang materi yang membuat nama Dedi terus muncul di ruang publik digital.
Jika tren itu bertahan hingga 2029, atau setidaknya stabil, Dedi berpeluang menjadi magnet baru di mata partai-partai politik. Dalam skenario seperti itu, dukungan terhadapnya bisa meningkat dengan cepat.
Partai-partai dalam koalisi Prabowo pun tidak menutup kemungkinan akan mencari alternatif lain bila elektabilitas sang presiden terus menurun dan dianggap tak cukup kuat untuk kembali bertarung di pilpres. Dedi bisa menjadi salah satu opsi.
Bila situasi politik bergerak seperti “tumbu ketemu tutup”, partai-partai melamar dan ambisi politik Dedi menguat, bukan tak mungkin ia justru meninggalkan Gerindra dan berlabuh ke partai pengusung lain. Pola seperti itu pernah terlihat saat ia berpindah dari Golkar ke Gerindra menjelang Pilgub Jawa Barat.
Dalam politik Indonesia, lompat partai bukan hal baru. Sistem multipartai yang minim ikatan ideologi dan platform membuat perpindahan seperti itu kerap dianggap sebagai bagian wajar dari pertarungan kekuasaan.
Dedi sendiri tergolong kader baru di Gerindra. Sebelumnya, ia meniti karier di Golkar saat maju sebagai calon bupati Purwakarta, bahkan sempat menjabat Ketua DPD Golkar Jawa Barat sebelum akhirnya pindah ke Gerindra ketika maju di Pilgub Jawa Barat.
Gerindra berhasil merebut Jawa Barat dengan mengusung Dedi setelah Ridwan Kamil didorong maju ke Pilgub Jakarta dan kemudian kalah. Dalam peta politik berikutnya, Ridwan Kamil meredup, sementara Dedi mengambil ruang yang ditinggalkan.
Jawa Barat menjadi wilayah yang sangat penting karena jumlah pemilihnya terbesar di Indonesia, mencapai 35 juta orang. Dengan basis suara sebesar itu, provinsi ini selalu dianggap strategis baik untuk partai maupun pilpres.
Pertanyaan politik pun muncul jika elektabilitas Dedi terus menyalip Prabowo dan jaraknya makin lebar, lalu ia memutuskan maju sebagai capres. Akankah Prabowo memberi jalan, atau justru tetap maju dan membuat Dedi mencari kendaraan politik lain di luar Gerindra?
