Jakarta – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai sinyal tegas Presiden menyusul menyeruaknya sejumlah dugaan penyimpangan di lembaga tersebut. Isu yang mencuat mencakup dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga praktik jual beli izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota DPR Asep Romy menilai, persoalan itu telah mencederai tujuan utama MBG yang semestinya hadir untuk kepentingan masyarakat luas. Ia juga menyayangkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan buruknya tata kelola pada kepemimpinan BGN sebelumnya.
“Kami di DPR menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan buruknya tata kelola yang dilakukan pimpinan BGN sebelumnya. Kami menilai ini sangat mencederai semangat program MBG yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Asep Romy di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Politikus asal Jawa Barat itu meminta pimpinan baru BGN melakukan pembenahan menyeluruh. Ia menilai pola lama tidak transparan, terlebih setelah portal kemitraan ditutup sepihak dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi para calo izin dapur MBG.
Menurut Asep Romy, verifikasi pembukaan SPPG ke depan harus dijalankan secara terbuka dan profesional. Ia menegaskan tidak boleh ada tempat bagi pungutan liar maupun transaksi di luar ketentuan.
“Proses verifikasi dan pembukaan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan liar, ataupun transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Pimpinan BGN yang baru diminta tidak main-main menyikapi isu transaksional pembukaan SPPG,” katanya.
Komisi IX DPR RI juga menyambut baik langkah cepat Presiden Prabowo yang langsung mengevaluasi kepemimpinan BGN. Menurut Asep, keputusan itu menjadi pesan kuat bahwa program strategis nasional dengan nilai anggaran ratusan triliun rupiah harus dikelola secara bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat.
Ia berharap momentum ini dimanfaatkan untuk memperbaiki distribusi logistik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain itu, BGN diminta memberi perhatian lebih pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok rentan yang menjadi prioritas pasokan gizi demi menekan angka stunting di Indonesia.
Di sisi lain, Asep mengingatkan pentingnya pengawasan keamanan pangan agar kasus keracunan massal di daerah tidak terulang. Ia menekankan manajemen SPPG harus mengikuti standar operasional yang ketat, mulai dari survei pasar, pengadaan bahan baku, hingga penyajian makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan.
“Manajemen SPPG wajib menerapkan standar operasional ketat mulai dari survei pasar, pengadaan bahan baku, hingga penyajian makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
