Jakarta – Anggota DPD RI kembali menyoroti memburuknya situasi keamanan di Tanah Papua yang disebut telah memaksa ribuan warga mengungsi dan hidup tanpa kepastian. Dalam pertemuan dengan Menko Polkam, Yorrys Raweyai bersama sejumlah senator Papua dan Kalimantan Timur meminta pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dan terarah.
Yorrys menyampaikan, kondisi yang tidak stabil membuat masyarakat kehilangan rasa aman untuk menjalankan aktivitas harian. Ia menilai dampak paling nyata justru dirasakan warga sipil, termasuk anak-anak yang harus belajar di tengah ketakutan.
“Akibat situasi keamanan yang mencekam, masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah, anak-anak pun dirundung ketakutan untuk menjalani proses belajar-mengajar,” ujar Yorrys.
Ia menjelaskan, konflik bersenjata di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan, telah mengganggu sendi kehidupan masyarakat. Bentrokan antara aparat TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kata dia, memicu perpindahan warga dalam jumlah besar dari kampung halaman mereka.
“Ribuan masyarakat mengungsi dari kampung halamannya, berharap kehidupan yang layak di wilayah-wilayah sekitarnya. Namun, hingga saat ini, pemerintah terkesan abai memperhatikan nasib mereka. Mereka hidup tidak terurus dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru di wilayah pengungsian,” tegasnya.
Di forum yang sama, Filep Wamafma mengangkat persoalan lain yang juga memicu kegelisahan warga, yakni penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua. Menurut dia, pemerintah tidak boleh membiarkan penolakan itu berlarut tanpa penjelasan dan sikap yang jelas.
Ia menilai, keberatan masyarakat terhadap PSN tak lepas dari persepsi adanya keterlibatan aparat keamanan yang dianggap menggunakan kekerasan terhadap warga setempat. Karena itu, pemerintah diminta hadir untuk meredakan ketegangan dan menjawab kekhawatiran publik.
“Proyek PSN sejatinya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan kegaduhan. Sebab itu, Pemerintah harus menjawab kegelisahan masyarakat tersebut agar mereka merasa didengarkan dan dipedulikan,” kata Filep.
Filep juga mendesak pemerintah menyusun dan memublikasikan peta jalan penyelesaian masalah keamanan di Tanah Papua. Menurut dia, dokumen itu penting sebagai pegangan bersama bagi pihak-pihak yang ingin mendorong masa depan Papua yang damai.
Menutup pertemuan, Yorrys menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menkopolkam menerima dan mendengar aspirasi para anggota DPD RI. Ia berharap Kemenko Polkam tampil sebagai garda terdepan dalam merumuskan solusi komprehensif atas persoalan keamanan di Tanah Papua.
