Jakarta – Pemerintah dinilai belum menyentuh akar permasalahan dari gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah belakangan ini. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti bahwa rangkaian unjuk rasa tersebut dipicu oleh kombinasi beban ekonomi yang kian memberat dan proses politik formal yang gagal menyerap aspirasi masyarakat.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyebut, pemerintah cenderung memandang situasi ini sebagai kekacauan politik yang hanya memerlukan penanganan cepat. “Namun, belum terlihat adanya pengakuan bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam media briefing “Wake Up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita” di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Selasa, 2 September 2025.
Senada, Peneliti CSIS Deni Friawan menambahkan, salah satu pemicu utama demonstrasi adalah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang berakar pada runtuhnya legitimasi fiskal.
Kontradiksi mencolok terjadi, di mana masyarakat diminta menanggung beban pajak dan menerima efisiensi pemerintah, namun di sisi lain terlihat pemborosan. Ini mencakup penambahan kementerian dan lembaga, rangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN), serta kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Deni, kontradiksi tersebut memicu krisis legitimasi fiskal, mengingat pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dan negara. Ketika warga membayar pajak, mereka mengharapkan timbal balik berupa pelayanan publik, stabilitas, dan keadilan. “Sayangnya rasa keadilan itu hari ini kian memudar, karena adanya kontradiksi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” tegas Deni.
Deni memberikan beberapa indikator yang mengonfirmasi kondisi ekonomi yang tidak ideal. Salah satunya adalah lonjakan harga komoditas pangan strategis. Ia mencontohkan, meski inflasi umum terkendali, harga beras saat ini mencapai kisaran Rp 14.000 hingga Rp 18.000 per kilogram.
Selain itu, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi sinyal buruk kondisi ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, pada Januari–Juni 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 42.385 orang, meningkat 32 persen dibanding tahun sebelumnya.
Permasalahan lain adalah dominasi sektor informal dalam ketenagakerjaan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan, 86,58 juta orang atau sekitar 59,40 persen penduduk bekerja di sektor ini. “Yang jadi permasalahan di Indonesia sebenarnya bukan sekedar bahwa orang itu bekerja atau tidak bekerja, tapi permasalahannya hari ini pekerjaan yang berkualitas atau menghasilkan penghasilan yang layak itu sangat terbatas,” jelas Deni.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin lalu mengklaim fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah maraknya demonstrasi. Airlangga memaparkan sejumlah indikator untuk mendukung pernyataannya.
Pertama, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan. Kedua, angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur kembali ekspansif di level 51,5 pada Agustus 2025, setelah empat bulan berturut-turut mengalami kontraksi.
Menanggapi gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo telah mengumumkan kesepakatan semua partai politik di DPR RI untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru.
Prabowo juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, ia mengingatkan, aksi yang disertai perusakan fasilitas umum dan kegiatan anarkis merupakan pelanggaran hukum. “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum, atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2025.
