SINGAPURA – Climate Group menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam mengakselerasi transisi energi terbarukan melalui inisiatif global RE100. Meski demikian, sejumlah hambatan regulasi dinilai masih menjadi ganjalan utama bagi korporasi untuk mengakses listrik hijau secara langsung.
Director of Energy at Climate Group, Sam Kimmins, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah merangkul berbagai perusahaan di Indonesia untuk berkomitmen menggunakan 100 persen listrik dari sumber terbarukan. Dalam upayanya, Climate Group menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai mitra lokal guna menjembatani komunikasi dengan pemerintah.
Kimmins menyoroti belum adanya mekanisme yang memungkinkan produsen energi terbarukan independen menjual listrik langsung kepada perusahaan melalui jaringan PT PLN (Persero). Padahal, skema *power purchase agreement* (PPA) atau perjanjian pembelian listrik dinilai krusial untuk menekan biaya energi bersih sekaligus menarik minat investor.
Saat ini, Climate Group masih terus berdiskusi dengan pemerintah terkait skema pemanfaatan jaringan bersama (*power wheeling*). Menurut Kimmins, model ini akan menguntungkan semua pihak; PLN tetap mendapatkan pendapatan dari jasa transmisi, sementara pengembang energi terbarukan memiliki kepastian pasar.
Selain masalah akses jaringan, Kimmins juga menyoroti kebijakan subsidi energi fosil yang masih berlangsung. Ia menilai subsidi tersebut membuat harga energi konvensional tampak lebih murah, sehingga daya saing energi terbarukan di pasar tertekan.
Menurutnya, pasar energi di Indonesia akan jauh lebih kompetitif jika hambatan regulasi dikurangi. Pihaknya tidak mendorong pemberian subsidi baru untuk energi terbarukan, melainkan lebih fokus pada pembukaan akses pasar agar energi bersih dapat bersaing secara alami dan efisien.
Hingga saat ini, tercatat ada 133 anggota internasional Climate Group yang telah beroperasi di Indonesia. Kimmins menyebut pemerintah Indonesia cukup terbuka dalam pembahasan mengenai pengembangan energi terbarukan dan berbagai mekanisme investasi hijau ke depannya.
