Jakarta – Bupati Pati Sudewo membantah telah mengembalikan uang hasil dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ia mengklaim dana yang diperolehnya berasal dari pendapatan DPR RI saat dirinya masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan di parlemen. Bantahan ini disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Agustus 2025.
“Enggak ada pengembalian uang,” ucap Sudewo saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Pernyataan ini kontras dengan klaim KPK sebelumnya yang menyebut Sudewo telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi tersebut.
Namun, KPK menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus unsur pidana. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan hal ini merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
Sudewo menjalani pemeriksaan intensif selama enam setengah jam di kantor KPK. Ia tiba pada pukul 09.40 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.33 WIB.
Politisi Partai Gerindra itu datang mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna cokelat dan masker biru. Seusai diperiksa, ia keluar dengan raut wajah sumringah tanpa mengenakan masker, serta rambut yang tetap klimis dan tertata rapi.
Dalam bantahannya, Sudewo juga menampik menerima uang sebesar Rp 720 juta yang disebut diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung. Ia turut membantah menerima Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Nama Sudewo mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, pada 9 November 2023.
Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum KPK sempat menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disebut disita dari rumah Sudewo, sekitar Rp 3 miliar.
Sementara itu, pada 12 Agustus 2025, KPK menahan tersangka ke-15 dalam kasus ini, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub berinisial Risna Sutriyanto (RS).
Kasus dugaan korupsi ini terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023. OTT tersebut menyasar Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Hingga November 2024, KPK telah menetapkan total 14 tersangka individu dan dua korporasi dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di berbagai wilayah, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Proyek-proyek yang terindikasi korupsi meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Dugaan sementara, telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan tender.
