Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah resmi menerapkan skema berbagi beban (burden sharing) untuk membiayai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perumahan rakyat. Bank sentral dengan tegas memastikan tidak akan mencetak uang baru, menepis kekhawatiran publik terkait potensi inflasi yang mungkin timbul.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa BI tidak mencetak uang baru dalam menjalankan skema ini. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (5/9/2025), merespons isu yang berkembang.
Skema berbagi beban ini dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Ini dihitung setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.
Secara teknis, pembagian beban akan dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI. Besaran tambahan beban bunga ini tetap konsisten dengan program moneter BI untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Langkah ini juga bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.
Kesepakatan burden sharing ini pertama kali diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPD RI pada Selasa (2/9/2025). Perry menjelaskan, skema ini akan berbagi beban bunga atas penerbitan SBN untuk program prioritas pemerintah.
BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati pembagian beban bunga SBN ini dengan porsi 50:50. Dengan skema ini, biaya bunga yang semula sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan hingga separuhnya.
Untuk pendanaan program 3 juta rumah, BI dan Kemenkeu masing-masing menanggung beban bunga sebesar 2,9 persen. Sementara untuk program Kopdes Merah Putih, keduanya menanggung beban bunga sebesar 2,15 persen.
“Formulanya adalah bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan. Kemudian sisanya itu dibagi dua,” terang Perry.
Wacana ini sempat memicu protes dari berbagai kalangan. Kekhawatiran utama adalah BI harus mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk membiayai program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran signifikan. Jika ini terjadi, dikhawatirkan inflasi akan meningkat dan nilai tukar rupiah melemah.
Meski demikian, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, strategi burden sharing antara BI dan pemerintah berpotensi membuat bank sentral pada akhirnya mencetak uang baru. Menurutnya, BI kemungkinan akan memanfaatkan kas internal terlebih dahulu. Namun, jika dana tersebut tidak mencukupi, opsi penambahan likuiditas melalui pencetakan uang baru bisa menjadi langkah berikutnya.
“Nampaknya sih akan mencetak uang ya,” ujar Huda.
Berbeda pandangan, Staf Ekonomi Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, opsi pencetakan uang baru bukan skenario utama. Hal ini sangat tergantung pada kondisi likuiditas BI.
“Pencetakan uang baru itu kalau misalkan kondisinya adalah BI tidak memiliki likuiditas. Tapi kalau misalkan likuiditasnya masih ada, berlimpah, ya tidak masalah,” jelas Myrdal.
Myrdal juga menilai posisi BI saat ini cukup aman. Cadangan devisa Indonesia masih besar dan kondisi likuiditas bank sentral relatif kuat. Ia menambahkan, selama BI melakukan perhitungan matang, kebijakan burden sharing justru dapat mendukung program pemerintah dengan biaya pendanaan yang lebih rendah.
“Asalkan BI itu hitung lagi, hitung kondisinya. Jadi ya kalau misalkan likuiditasnya masih bagus sih BI tidak masalah,” pungkasnya.
