Jakarta – Penyatuan data lintas kementerian menjadi kunci agar seluruh pihak memiliki rujukan angka yang sama terkait jumlah penerima manfaat maupun capaian distribusi di lapangan.
"Nanti seluruh kementerian juga memiliki data yang sama ya, para penerima manfaat yang di mana kementerian tersebut menjadi wali data memiliki data yang sama," ucap Sony.
Dalam tahap awal penyelarasan, BGN telah membuka akses validasi data yang dapat digunakan oleh berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
"Dengan data yang dibangun semuanya bisa mengakses, berbagai level bisa mengakses. Kami di BGN, Kementerian Agama, kemudian Kemendikdasmen, Kemen-BKKBN, Kementerian Kesehatan bisa mengakses data tersebut ya," kata Sony.
Akses terhadap data penerima diperluas hingga level operasional di daerah untuk mempercepat proses verifikasi data penerima manfaat.
"Sekarang untuk sementara validasi data kami membangun percepatan, dan para kepala desa, camat, kemudian bupati, para kepala dinas, para kepala sekolah, kepala Posyandu bisa mengakses URL validasidatapm.bgn.go.id. Silakan nanti dicek sekolah saya sudah terdata atau belum," ujar Sony.
Langkah ini menjadi fase awal sebelum integrasi penuh dilakukan melalui sistem digital terpadu berbasis Application Programming Interface (API).
"Kita akan membangun juga namanya API ya, Application Programming Interface yang menggabungkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai walidata," tutur Sony.
