Beijing – Lawatan Purbaya ke China yang menyasar langsung Kementerian Keuangan dan Bank Sentral China atau People’s Bank of China belum cukup untuk menjadi sinyal kuat bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak menilai, pertemuan itu baru sebatas upaya awal pemerintah mencari restu penerbitan surat utang berdenominasi yuan yang akan dipasarkan di pasar China.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan pemerintah tengah menjajaki penerbitan Panda Bond yang dijual langsung di China, sehingga memerlukan izin khusus dari otoritas setempat. “Dalam kasus ini, pemerintah menjajaki menerbitkan surat utang dalam mata uang Yuan dan langsung dipasarkan di China. Karena itu, Indonesia memerlukan izin khusus. Proses inilah yang sedang dimintakan restu kepada Menteri Keuangan maupun Bank Sentral China,” kata Awalil, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu, 21 Juni 2026.
Awalil juga mengkritik pernyataan Purbaya yang menyebut otoritas Beijing bersedia mempercepat proses perizinan tersebut. Ia menilai narasi itu tak boleh dibawa seolah-olah menggambarkan ekonomi Indonesia sedang berada dalam posisi sangat kuat di mata asing.
“Tidak apa-apa ngutang, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai narasi ini dibawa ke mana-mana, seolah ekonomi kita dianggap kuat dan sangat dipercaya asing. Ya otomatis, orang memberi utang itu pasti karena percaya, kan? Tapi intinya, kita ini sedang cari utang, Purbaya!” ujarnya.
Menurut dia, ada unsur pencitraan dalam cara pemerintah menampilkan hasil pembicaraan di Beijing. Awalil menilai Purbaya seakan ingin menunjukkan bahwa pertemuannya turut dikerumuni investor lokal setempat, padahal itu tidak otomatis berarti ada kepercayaan pasar yang sudah menguat.
Ia menegaskan, yang dibahas dalam konteks ini adalah surat utang negara, bukan pembiayaan proyek sektor riil. Untuk proyek BUMN maupun swasta, kata dia, pencarian investor China bukan ranah Menteri Keuangan.
“Utang itu jelas surat utang negara. Sebab, kalau utang dalam bentuk proyek sektor riil, baik BUMN maupun swasta, saat mencari investor China itu bukan domainnya Menteri Keuangan. Tugas Menkeu itu murni Surat Berharga Negara (SBN). Cuma kali ini denominasinya memakai Yuan dan pengen langsung dijual di sana,” bebernya.
Awalil juga mengingatkan publik agar tidak keliru membaca batas kewenangan pihak-pihak yang ditemui Purbaya di Beijing. Menurut dia, Kementerian Keuangan China dan bank sentral hanya berperan sebagai pemberi izin, bukan calon pembeli surat utang Indonesia.
“Jadi yang dihubungi tidak hanya Menkeu dan Bank Sentral China untuk urusan izin, tapi juga calon investornya. Perlu digarisbawahi, Menkeu China bahkan Bank Sentral China itu bukanlah pihak yang akan membeli surat utang kita. Mereka itu cuma yang punya otoritas izin, bukan pembeli,” cecar Awalil.
Karena itu, ia menilai hasil kunjungan tersebut belum layak dijadikan dasar untuk menyimpulkan ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah positif. Menurut dia, yang terjadi masih sebatas penjajakan awal.
“Ini baru sebatas penjajakan awal. Sementara kalau Global Bond yang sebelum-sebelumnya diterbitkan pemerintah dalam denominasi Dolar AS, itu pasar global biasa dan tidak memerlukan perizinan birokrasi seketat ini,” pungkas Awalil.
