Jakarta – Ratusan ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi tujuh desakan darurat ekonomi. Desakan utama mereka berfokus pada perbaikan misalokasi anggaran negara yang dinilai berpotensi memboroskan penerimaan.
Salah satu pekerjaan rumah mendesak bagi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, adalah perbaikan misalokasi anggaran. Akademikus Universitas Padjadjaran, Titik Anas, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk menghamburkan penerimaan negara yang sulit didapatkan. Hal ini disampaikannya mengingat kondisi ekonomi dunia dan Indonesia yang tidak terlalu baik dalam konferensi pers daring pada Selasa, 9 September 2025.
Teuku Riefky dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merinci beberapa perbaikan misalokasi anggaran yang krusial. Pertama, para ekonom meminta pemerintah mengurangi porsi belanja untuk program populis secara signifikan.
Aliansi ekonom mencatat, total anggaran untuk berbagai program populis mencapai Rp 1.414 triliun atau setara dengan 37,4 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat, serta program tiga juta rumah.
Mereka juga menyoroti alokasi anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun untuk tahun depan yang dianggap terlalu besar dan tidak realistis. Aliansi menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin, seperti air bersih dan listrik.
Selain itu, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dikhawatirkan akan mempersulit pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kenaikan pajak daerah yang membebani warga. “Kembalikan transfer ke daerah (TKD) pada porsinya,” tegas Riefky.
Enam desakan lainnya dari Aliansi Ekonom Indonesia turut disampaikan. Pertama, pemerintah harus mengembalikan independensi berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, pemerintah didesak untuk menghentikan dominasi negara, termasuk pelibatan Dananrtara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
Desakan ketiga mencakup deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang dinilai menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Keempat, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
Kelima, para ekonom mendesak pemerintah untuk mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan keputusan. Keenam, pemerintah harus meningkatkan kualitas institusi dan membangun kepercayaan publik, termasuk dengan memberantas konflik kepentingan dan perburuan rente.
Hingga kini, “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” telah ditandatangani oleh 384 ekonom dari seluruh Indonesia. Beberapa ekonom terkemuka yang tergabung dalam aliansi ini antara lain Lili Yan Ing, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Yose Rizal Damuri, dan Wisnu Setiadi Nugroho.
