WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi ultimatum keras kepada Hamas untuk segera menerima rencana perdamaian Gaza. Kelompok bersenjata Palestina tersebut hanya memiliki waktu tiga hingga empat hari untuk menyepakati proposal yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera dalam 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Jika diabaikan, Trump memperingatkan konsekuensi yang sangat berat.
Rencana yang didukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini juga mengusulkan pembentukan otoritas transisi pascaperang yang akan dipimpin langsung oleh Trump, dengan melibatkan mantan PM Inggris Tony Blair. “Kami akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ujar Trump, seraya menambahkan, “Tanda tangan itu akan sangat merugikan jika mereka tidak menandatanganinya.” Ia menyampaikan pernyataan ini di hadapan para jenderal dan laksamana AS di pangkalan militer Quantico, Virginia.
Proposal perdamaian ini disambut baik oleh negara-negara besar, termasuk sejumlah negara Arab dan Muslim. Meski demikian, Hamas masih meninjau persyaratan yang dinilai kompleks. Qatar, yang menjadi tempat tinggal para pemimpin Hamas di pengasingan, menyatakan akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Hamas dan Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut masih terlalu dini membicarakan tanggapan, namun optimistis karena rencana ini komprehensif.
Sekembalinya dari Washington, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan memberikan pengarahan kepada kabinetnya. Ia menilai proposal tersebut dapat memenuhi semua tujuan perang Israel. Namun, di tengah proses diplomasi, serangan Israel masih berlanjut, dengan setidaknya 46 orang tewas di Gaza, termasuk 15 korban di Kota Gaza, berdasarkan laporan badan pertahanan sipil dan rumah sakit setempat.
Namun, rencana perdamaian Trump tidak luput dari kritik di Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dari kelompok sayap kanan menyebutnya sebagai kegagalan diplomatik. “Menurut perkiraan saya, ini akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kita akan dipaksa kembali berperang di Gaza,” kata Smotrich. Netanyahu sendiri dalam konferensi pers bersama Trump juga menyinggung kemungkinan militer Israel tetap berada di sebagian wilayah Gaza, dan menegaskan tidak ada persetujuan terkait pembentukan negara Palestina.
Sekutu-sekutu Washington di Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, menyuarakan dukungan kuat terhadap rencana ini. Tiongkok dan Rusia juga menyatakan hal serupa. Namun, sebagian warga Gaza meragukan efektivitasnya. “Jelas bahwa rencana ini tidak realistis,” ujar Ibrahim Joudeh, seorang programmer berusia 39 tahun dari penampungan di zona kemanusiaan Al-Mawasi, Gaza selatan. Menurutnya, syarat-syarat tersebut tidak akan pernah diterima Hamas, yang berarti perang dan penderitaan akan terus berlanjut.
Otoritas Palestina menyebut inisiatif Trump sebagai upaya tulus. Sementara itu, kelompok Jihad Islam menilai rencana tersebut justru akan memperpanjang agresi terhadap rakyat Palestina. “Melalui ini, Israel berusaha memaksakan apa yang tidak dapat dicapai lewat perang, dengan bantuan Amerika Serikat,” kata perwakilan Jihad Islam.
Konflik di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang di Israel, sebagian besar warga sipil. Sejak itu, operasi militer Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza. Data Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, yang diakui kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyebut setidaknya 66.097 warga Palestina tewas, mayoritas di antaranya warga sipil.
