Jakarta -, Presiden Prabowo Subianto menolak tegas usulan kader Partai Gerindra yang berupaya mengganti seluruh 27.000 distributor pupuk dengan anggota partai. Ia langsung memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menolak permintaan tersebut, menegaskan bahwa hak petani atas pupuk harus diutamakan di atas kepentingan politik.
Prabowo mengungkapkan insiden ini saat berpidato di penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-VI di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin, 29 September 2025. Ia menyebut bahwa seorang kader Partai Gerindra mendatangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan usulan penggantian distributor pupuk tersebut.
Usulan itu muncul setelah Prabowo mengambil kebijakan menghapus 145 peraturan yang selama ini mempersulit distribusi pupuk, menyebabkan 27.000 distributor kehilangan mata pencarian. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum kader yang melihat peluang untuk mengganti mereka dengan kader Gerindra.
Prabowo mengakui potensi kehilangan dukungan dari para distributor akibat kebijakannya. Namun, ia juga menyoroti bahwa selama ini posisi distributor pupuk sering diisi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah, seperti kerabat bupati, sepupu, atau tim sukses.
“Pokoknya saya bilang enggak ada itu. Enggak ada yang gantikan,” tegas Prabowo. Ia menekankan bahwa pupuk adalah hak petani, tanpa memandang afiliasi politik mereka. “Pupuk hak petani, mau petani milih PKS, milih demokrat, enggak ada urusan. Politik adalah politik, hak adalah hak,” pungkasnya.
