Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk mengurai kemacetan kronis di Jalan TB Simatupang, salah satu titik tersibuk Ibu Kota. Solusi jangka pendek dan menengah yang diterapkan meliputi pemanfaatan sementara trotoar sebagai jalur kendaraan dan uji coba lajur tol gratis saat jam pulang kantor. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui kemacetan ini dipicu oleh proyek konstruksi yang tak kunjung usai serta keberadaan “pak ogah” di persimpangan.
Kebijakan tol gratis mulai diberlakukan sebagai uji coba pada Senin, 15 September hingga Jumat, 19 September 2025. Lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 digratiskan setiap pukul 17.00-20.00 WIB untuk kendaraan roda empat non-truk yang akan menuju Lebak Bulus dari Jalan Fatmawati. Jalur gratis ini membentang sekitar 1,6 kilometer hingga pintu keluar tol Lebak Bulus, dekat Stasiun MRT Fatmawati Indomaret.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengurangi penumpukan kendaraan di ruas jalan eksisting. Namun, ia menegaskan bahwa aturan ini tidak berlaku bagi kendaraan roda dua dan kendaraan berat dengan lebih dari empat roda. Uji coba dilakukan merujuk data Dishub DKI Jakarta yang menunjukkan tingginya volume kendaraan saat jam sibuk.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga mengoptimalkan trotoar untuk pelebaran ruas jalan sementara. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan solusi ini diterapkan mengingat kemacetan di TB Simatupang kian parah akibat proyek galian nasional dan daerah yang masih beroperasi.
Beberapa proyek tersebut antara lain galian Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) sepanjang 7 kilometer di Cilandak, dan proyek perpipaan Rumah Susun Tanjung Barat sepanjang 4 kilometer. Menurut Yustinus, pemanfaatan trotoar sementara di area terdampak proyek ini berfungsi untuk memperlebar ruas jalan, khususnya di titik-titik penyempitan (bottleneck), sebab trotoar tersebut belum bisa digunakan pejalan kaki.
Jalan TB Simatupang yang membentang dari Lebak Bulus hingga Kampung Rambutan merupakan kawasan perkantoran dan komersial yang ramai, menyebabkan mobilitas karyawan sangat tinggi. Tingginya volume kendaraan saat jam pulang kantor menjadi penyebab utama kemacetan. Faktor lain adalah material konstruksi pipa dan penggalian yang rutin dilakukan hampir setiap pekan, serta kehadiran “pak ogah” yang mengatur lalu lintas secara tidak resmi di persimpangan.
Gubernur Pramono Anung telah menyatakan keprihatinannya atas polemik ini. Ia menilai kemacetan memang dipicu oleh pekerjaan konstruksi yang berkepanjangan dan kehadiran “pak ogah” yang kini dilarang di Jalan TB Simatupang. Mayoritas proyek konstruksi di kawasan tersebut dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Pramono berencana bersurat kepada mereka untuk berkoordinasi dan membantu mengurangi kemacetan. “Untuk mengkoordinasikan supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang,” ujar Pramono melalui akun Instagram pribadinya, Senin, 15 September 2025.
