Hambalang – Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (4/10) sore memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu menitikberatkan pada upaya memperkuat cara pemerintah menyampaikan programnya kepada masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo memberi perhatian khusus pada efektivitas komunikasi kebijakan publik. Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya memberitakan aktivitas atau agenda kerja, tetapi juga perlu menjelaskan manfaat program secara lebih utuh kepada warga.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” kata Teddy melalui unggahan akun @sekretariat.kabinet.
Prabowo juga disebut menekankan penggunaan bahasa yang sederhana agar kebijakan pemerintah mudah dipahami lintas lapisan masyarakat. Teddy menjelaskan, komunikasi publik harus mampu memaparkan bukan hanya apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga alasan dan arah di balik setiap kebijakan.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” ujar Teddy.
Selain itu, Kepala Negara meminta Bakom menjalankan fungsi komunikasi dua arah secara lebih kuat. Lembaga tersebut tidak hanya diminta menyebarkan informasi mengenai capaian pemerintah, tetapi juga aktif menyerap respons publik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tegas Teddy.
Bakom, lanjut Teddy, diproyeksikan menjadi penghubung yang membawa suara masyarakat masuk ke dalam proses komunikasi serta pengambilan kebijakan pemerintah. Ia menilai, penguatan pola komunikasi semacam itu penting untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah, media, dan publik.
Dalam pandangan Teddy, komunikasi yang dialogis akan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Pertemuan di Hambalang itu diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi yang lebih terbuka, berkelanjutan, dan saling mendengar antara pemerintah, media, dan masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” pungkasnya.
