Jakarta, Gonesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan akurasi data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) karena dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengaku belum pernah melakukan koordinasi teknis terkait metodologi pengambilan data yang digunakan oleh lembaga statistik tersebut.
“Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu, saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih mahir, gitu kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9).
Ketidakpastian kualitas data ini memicu kekhawatiran karena DTSEN merupakan acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial serta rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi.
Sebagai langkah mitigasi, ia berencana melakukan verifikasi independen dengan mengambil sampel data untuk dibandingkan dengan realitas di lapangan.
“Nanti saya akan tes betul sebelum dipakai, saya akan tes berapa ratus data sama enggak dengan kondisi sebetulnya,” ujar dia.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan penggunaan data yang cacat jika hasil pengujian nanti menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan.
Ia membuka peluang untuk kembali menggunakan basis data lama sebagai alternatif sementara hingga proses pemutakhiran data benar-benar matang.
“Kami disuruh pakai DTSEN kan oleh BPK maupun oleh DPR, tapi kalau emang belum rapi, ya kami pakai data yang lama mungkin ya, terus kami rapikan lagi, kalau perlu anggaran, kami keluarkan anggaran,” lanjutnya.
Keheranan Purbaya semakin bertambah setelah mengetahui BPS telah mengunggah data yang menurutnya belum sepenuhnya tuntas untuk disebarluaskan.
Ia mencatat bahwa proses survei dan pemutakhiran data untuk tahun 2027 seharusnya belum masuk dalam tahap akhir yang siap dipublikasikan.
“Saya belum dengar laporan dari BPS, kan ini belum selesai kan, belum selesai kan untuk 2027 surveinya, pemutakhirannya juga belum selesai kan yang itu, saya bingung kenapa sudah di-upload, harussnya dites dulu, tapi saya enggak tahu, nanti kita tanya deh dia, tapi untuk anggaran dia belum minta ke saya,” tambahnya.
Sebagai contoh nyata ketidakakuratan tersebut, ia menyebut adanya anomali data di mana profil ekonomi anaknya justru berada di desil 7, sementara seorang tukang becak tercatat di desil 10.
Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat terkait validitas data ini.
“Kami enggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat,” tegas dia.
Selain masalah data, Purbaya menanggapi isu permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang sempat diajukan BPS kepada Komisi X DPR.
Ia mengaku belum menerima proposal resmi terkait penambahan dana tersebut di meja kerjanya.
Saat ini, total anggaran yang dikelola BPS mencapai Rp9 triliun untuk tahun 2026.
Sebagian besar dari alokasi tersebut, yakni sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun, telah diarahkan untuk membiayai agenda sensus dan pemutakhiran DTSEN.
“Yang jelas dia sensus minta digabung sama DTSEN supaya lebih cepat dan saya menghemat katanya, ya saya ikutin, ya sudahlah Rp 7 (triliun) lebih lah,” tutupnya.
