JAKARTA, Gonesia.com – Pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersiap melakukan perombakan fundamental dalam skema penyaluran bantuan sosial dengan mengimplementasikan sistem transfer tunai langsung pada kuartal I hingga kuartal II tahun 2027.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras memvalidasi data penerima agar distribusi bantuan nantinya benar-benar tepat sasaran.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut di Jakarta, Sabtu (5/9).
Langkah ini diambil untuk mengefisiensikan penyaluran dana negara sekaligus memastikan manfaat bantuan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme transfer tunai ini akan dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap pola konsumsi penerima manfaat.
Pemerintah berencana menerapkan sistem kupon atau pembatasan penggunaan dana untuk memastikan bantuan dialokasikan pada komoditas pangan esensial.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait nilai bantuan yang akan diberikan, ia menyebutkan estimasi nominal mencapai Rp 5,4 juta per keluarga penerima manfaat.
Namun, ia menambahkan bahwa besaran angka tersebut masih menunggu arahan dan keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp 1.200 triliun,” ujarnya.
Untuk menjamin akurasi distribusi, pemerintah tengah membangun sistem digital yang terintegrasi secara nasional.
Data penerima akan disinkronkan langsung dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Teknologi pengenalan wajah atau face recognition akan menjadi instrumen utama dalam proses verifikasi identitas penerima bantuan.
Sistem ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan jika merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar di dalam sistem.
Ia menyebutkan bahwa inovasi teknologi ini bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.
Ia menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur digital tersebut dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir risiko kegagalan sistem.
Evaluasi berkala akan terus dilakukan oleh pemerintah sebelum skema bantuan tunai ini diberlakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Transformasi ini diproyeksikan mampu menekan angka kebocoran dana bantuan yang selama ini sering menjadi kendala dalam program kesejahteraan rakyat.
Integrasi data ini juga diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi masa depan yang lebih transparan dan akuntabel.
