Jakarta, Gonesia.com – Maluku Utara resmi dinobatkan sebagai daerah dengan tata kelola keinsinyuran terbaik di Indonesia setelah meraih penghargaan Platinum dalam Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026.
Pencapaian ini diumumkan dalam seremoni penganugerahan yang berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, pada Sabtu malam (29/8).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mewakili Gubernur Sherly Tjoanda.
Selain Maluku Utara yang juga menyabet predikat Emas, provinsi lain yang masuk dalam daftar penerima penghargaan adalah Riau yang meraih perak dan DKI Jakarta yang memperoleh perunggu.
Pengukuran IKD perdana ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
Sebanyak 327 daerah di seluruh Indonesia tercatat telah berpartisipasi dalam asesmen yang mengukur kualitas praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah tersebut.
Ketua Umum PII, Ilham Akbar Habibie, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BSKDN Kemendagri atas inisiatif kerja sama yang dinilai sangat krusial ini.
“Atas nama Persatuan Insinyur Indonesia saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang telah menyambut baik inisiatif PII untuk bekerja sama melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD),” kata Ilham sebagaimana dikutip dari JPNN.com.
Ia menambahkan bahwa penganugerahan ini bukan sekadar seremoni pemberian trofi bagi pemerintah daerah.
“Indeks Keinsinyuran Daerah bukan sekadar penghargaan, hasil pengukuran IKD merupakan indikator bahwa praktik keinsinyuran mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola pembangunan daerah,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ajang ini menjadi bagian dari pemanasan menuju Konferensi Organisasi Insinyur se-Asia Tenggara atau CAFEO ke-44 yang akan dihelat di Bandung pada Oktober mendatang.
Direktur Eksekutif PII sekaligus Chair CAFEO 44, Santhi H. Serad, menegaskan bahwa IKD memiliki kaitan erat dengan visi besar konferensi internasional tersebut.
“CAFEO 44 yang mengangkat tema “Future of ASEAN: Shared Prosperity and Humanity through Inclusive and Sustainable Industrialisation” ini membawa pesan bahwa industrialisasi dan kemajuan teknologi harus menciptakan kemakmuran bersama, tetap berpusat pada kemanusiaan, serta tidak meninggalkan masyarakat, daerah, maupun pelaku usaha. Di sinilah Indeks Keinsinyuran Daerah dan CAFEO 44 bertemu dalam cita-cita yang sama,” kata Santhi.
Dalam proses penilaiannya, Ketua Pelaksana IKD, Handoko, menjelaskan bahwa instrumen yang digunakan meliputi standar mutu, kapasitas inovasi, serta kebijakan praktik keinsinyuran.
Terdapat lima komponen utama yang dinilai, yakni urusan, aspek, parameter, kriteria, dan predikat indeks, dengan bobot pendukung berupa rasio ASN bergelar sarjana teknik.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, David Yama, menekankan bahwa efektivitas pembangunan daerah tidak lagi hanya bertumpu pada besarnya anggaran.
“Pembangunan juga harus dilihat apakah direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara profesional, menggunakan teknologi yang tepat dan berkelanjutan. Sehingga insinyur perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dan keberlanjutan pembangunan. Di sinilah pentingnya indeks keinsinyuran daerah diukur di setiap daerah,” kata David Yama.
Selain kategori provinsi, penghargaan juga diberikan kepada tingkat kabupaten dan kota, dengan Kabupaten Sragen meraih perak dan Kota Balikpapan meraih perunggu.
Agenda ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan tenaga profesional insinyur dalam setiap siklus kebijakan publik di masa depan.
