Sumedang – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumedang kini diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah. Pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja lokal, pelaku usaha setempat, dan mekanisme pengadaan yang dibuat lebih terbuka.
Pesan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat meninjau pembangunan rumah penerima BSPS di Kelurahan Kota Kulon, Minggu (5/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Maruarar atau Ara didampingi Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Rian Suristiawan, tukang kebun dengan pendapatan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Bersama istri dan dua anaknya, Rian sebelumnya tinggal di rumah berukuran 4 x 6 meter yang sudah tidak layak huni.
Lewat BSPS, hunian itu kini direnovasi dan diperluas menjadi sekitar 33 meter persegi. Pengerjaan dimulai pada 20 Juni 2026 dan telah berjalan sekitar 50 persen. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada akhir Agustus 2026.
Ara menekankan bahwa BSPS harus tepat sasaran dan dijalankan dengan prinsip gotong royong, transparansi, serta akuntabilitas. Ia mengatakan setiap rupiah dari uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi warga kecil yang membutuhkan rumah layak huni.
Menurut dia, program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar pada 2026, yakni 42.508 unit. Jumlah itu melonjak dibanding tahun sebelumnya. Di Kabupaten Sumedang, alokasi bantuan juga meningkat tajam dari 364 unit pada 2025 menjadi 2.060 unit pada 2026.
Di sela peninjauan rumah, Ara juga menyaksikan penerapan Pemilihan Toko Terbuka (PTT), yakni mekanisme pengadaan material bangunan yang dikembangkan Kementerian PKP untuk memperkuat transparansi program.
Dalam praktiknya di Sumedang, dua toko material mengikuti proses penawaran secara terbuka di hadapan warga penerima bantuan. Dari pagu Rp280 juta, skema itu menghasilkan efisiensi sekitar Rp6,3 juta setelah negosiasi dilakukan secara terbuka.
Maruarar menegaskan seluruh efisiensi wajib kembali ke masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan agar kualitas rumah meningkat. Ia juga meminta prioritas diberikan kepada warga lanjut usia, warga sakit, tidak bekerja, dan mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa BSPS harus memberi dampak ekonomi berantai bagi daerah. Tukang bangunan, toko material, jasa angkutan, hingga tenaga pendamping dari wilayah setempat perlu dilibatkan agar uang berputar di daerah dan lapangan kerja terbuka lebih luas.
“Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini. Berdayakan masyarakat lokal sehingga uang berputar di daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Ara.
Herman Suryatman mengapresiasi kenaikan alokasi BSPS di Jawa Barat. Menurut dia, program ini memberi efek ganda karena menyerap tenaga kerja sekaligus menghidupkan sektor pendukung seperti toko bangunan, distributor material, dan transportasi.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut BSPS sebagai salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menekan kemiskinan. Ia menambahkan, Pemkab Sumedang juga menggerakkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk renovasi 100 rumah, masing-masing senilai Rp5 juta.
Dengan alokasi bantuan yang lebih besar, penerapan PTT, dan pelibatan pelaku usaha lokal, BSPS diharapkan tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
