Jakarta – Koordinator Pusat DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, M. Miftahul Rizky, menilai penghentian sebuah diskusi di lingkungan kampus menjadi sinyal serius bagi kondisi demokrasi dan kebebasan akademik di perguruan tinggi. Menurut dia, peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa ruang dialog kerap belum sepenuhnya aman untuk tumbuh.
Dalam pernyataannya, Rabu, 17 Juni 2026, Miftahul menegaskan kampus semestinya tetap menjadi tempat terbuka bagi pertukaran gagasan dan pencarian solusi atas persoalan bangsa melalui cara-cara intelektual.
“DEMA PTKIN Seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kampus sebagai ruang terbuka bagi pertukaran gagasan dan penyelesaian persoalan bangsa melalui jalur intelektual,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengkritik kebijakan publik. Namun, kebebasan itu, kata dia, harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati hak orang lain untuk mengemukakan pendapat.
“Kami mendukung kebebasan berekspresi dan hak mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik secara terbuka dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Miftahul juga mengingatkan bahwa tradisi dialog dan diskusi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia akademik. Kampus, menurut dia, sejak lama menjadi ruang lahirnya gagasan kritis, pertemuan berbagai sudut pandang, dan tempat mencari jalan keluar atas berbagai tantangan kebangsaan.
Ia menilai, pembubaran forum diskusi justru berisiko melemahkan budaya akademik yang sehat. Perbedaan pandangan, kata dia, seharusnya dijawab dengan argumentasi, adu gagasan, dan pertukaran pikiran secara terbuka, bukan dengan menutup ruang diskusi.
“Dialog dan diskusi merupakan bagian penting dari perjuangan mahasiswa dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Mari bersama-sama menjaga kampus sebagai ruang yang aman, terbuka, dan demokratis bagi pertukaran gagasan dari berbagai latar belakang,” katanya.
Miftahul menambahkan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil juga perlu memperluas ruang diskusi publik yang sehat serta partisipatif.
