Ponorogo – Pemerintah mulai mempercepat verifikasi rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur agar renovasi bisa berjalan bertahap mulai Juli 2026. Di Kabupaten Ponorogo, tiga rumah dinyatakan lolos pemeriksaan faktual setelah tim Kementerian PKP turun langsung ke lapangan pada Minggu, 14 Juni 2026.
Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur, Shinta Dewi Astari, menegaskan proses ini penting untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan keluarga yang benar-benar memenuhi syarat. Verifikasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke sejumlah calon penerima bantuan.
“Kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos verifikasi,” kata Shinta dalam keterangan tertulis Kemensos yang dikutip pada Selasa, 16 Juni 2026.
Tiga rumah yang sudah diverifikasi masing-masing milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo; Desa Brahu, Kecamatan Siman; dan Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis. Tim melakukan penilaian awal terhadap kondisi bangunan, sanitasi, luas lahan, hingga keadaan rumah yang sebenarnya di lokasi.
Shinta menjelaskan, hasil pemeriksaan lapangan itu akan menjadi dasar peningkatan kualitas hunian melalui program bantuan pemerintah. Ia menyebut anak dari penerima bantuan tersebut memang bersekolah di Sekolah Rakyat, sesuai usulan dari Kemensos.
“Tim melakukan asesmen awal untuk mengecek struktur bangunan, kelayakan sanitasi, luasan lahan, serta kondisi riil di lapangan. Rumah-rumah tersebut akan mendapatkan peningkatan kualitas. Kebetulan anak dari calon penerima bantuan bersekolah di Sekolah Rakyat sesuai usulan dari Kemensos,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini merupakan kolaborasi Kemensos dan Kementerian PKP untuk membantu menekan kemiskinan ekstrem lewat perbaikan tempat tinggal keluarga siswa.
Di Ponorogo, tercatat ada 80 calon penerima bantuan, dengan pelaksanaan tahap awal menyasar 55 penerima. Adapun secara keseluruhan, Jawa Timur memiliki 1.837 calon penerima bantuan.
Verifikasi tidak hanya berlangsung di Ponorogo. Proses serupa juga berjalan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur, termasuk Gresik dan Pasuruan, demi memastikan target program tercapai sesuai jadwal.
Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 sekolah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, dengan memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus mendukung pemberdayaan orang tua mereka, termasuk melalui bantuan perbaikan rumah.
