Jakarta – Diplomat senior Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui unggahan video, ia menilai mobilitas internasional kepala negara terlalu sering hingga nyaris menghabiskan satu dari setiap enam hari masa jabatan di luar negeri.
Dino meminta agenda perjalanan yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri. Menurut dia, penggunaan kanal diplomasi virtual juga perlu dioptimalkan agar kebijakan luar negeri berjalan lebih efisien.
Ia turut mendorong pemanfaatan forum multilateral secara maksimal. Selain itu, Indonesia dinilai perlu lebih sering menerima tamu negara di Jakarta, meniru pola diplomasi yang kerap dipakai para pemimpin dunia.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Istana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tetap memberi apresiasi kepada Dino, namun sekaligus menjelaskan sejumlah aspek logistik yang dianggap perlu diluruskan.
Istana menyebut jumlah rombongan kepresidenan kini sudah dipangkas jauh. Maksimal hanya 60 orang, jauh lebih ramping dibandingkan masa ketika Dino masih bertugas di pemerintahan dan jumlah delegasi bisa mencapai ratusan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa jika ada biaya perjalanan yang melewati alokasi anggaran negara, selisihnya dibayarkan langsung oleh Presiden dari kantong pribadi.
Kritik Dino memiliki bobot tersendiri karena rekam jejaknya yang panjang dalam diplomasi Indonesia. Ia lahir di Belgrade, Yugoslavia, pada 10 September 1965, dan merupakan putra diplomat terkenal Hasyim Djalal.
Latar akademisnya dibangun di sejumlah kampus luar negeri. Dino meraih gelar sarjana ilmu politik dari Carleton University, kemudian menempuh pendidikan magister di Simon Fraser University, sebelum menyelesaikan doktor hubungan internasional di London School of Economics (LSE).
Kariernya di Kementerian Luar Negeri dimulai pada 1987. Namanya mulai dikenal luas saat ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah untuk menjelaskan referendum Timor Timur pada 1999.
Kiprahnya kemudian makin menonjol ketika masuk ke lingkar Istana. Pada periode 2004-2010, ia menjabat staf khusus sekaligus juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kerap terlibat dalam penyusunan pidato serta lobi kenegaraan.
Pengabdian birokrasi Dino berlanjut lewat penugasan sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri pada pertengahan 2014. Namun, salah satu warisan pentingnya justru lahir di luar struktur kementerian.
Pada 2012, Dino menggagas dan menyelenggarakan Kongres Diaspora pertama. Dari forum itu, konsep “Diaspora Indonesia” mulai diperkenalkan untuk mengonsolidasikan potensi jutaan warga Indonesia yang tersebar di berbagai negara.
Setelah pensiun dini pada 2015, ia tak menghilang dari panggung kebijakan luar negeri. Dino justru mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), yang kini dikenal sebagai wadah pemikir independen terbesar di Indonesia di bidang politik luar negeri.
Melalui lembaga itu, ia terus membangun literasi diplomasi publik dan menjaga ruang kritik tetap hidup. Bagi Dino, diplomasi bukan hanya soal mencapai kesepakatan, tetapi juga keberanian menyampaikan koreksi ketika diperlukan.
