Makkah – Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti serius buruknya layanan jemaah Indonesia di Mina setelah menemukan langsung kondisi tenda yang padat, toilet yang tidak memadai, hingga distribusi makanan yang terlambat. Situasi di salah satu titik terpenting rangkaian haji itu disebut jauh dari standar layak bagi para jemaah.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengatakan persoalan paling kentara ada pada fasilitas tenda dan sanitasi. Ia menilai kapasitas tenda dipaksakan sehingga jemaah harus berdesakan, sementara kebersihan toilet serta pasokan air bersih juga tidak mencukupi.
“Saya menemukan beberapa temuan kaitan dengan fasilitas tenda, terutama dari fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan,” ujar Selly di Mina, Makkah, Jumat (29/5/2026).
Menurut Selly, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan, terutama untuk keperluan wudu. Karena itu, ia mendesak syarikah, mitra penyelenggara yang bekerja sama dengan Kidana selaku pengembang milik pemerintah Arab Saudi, agar mematuhi komitmen pelayanan kepada Indonesia.
Selain persoalan fasilitas, Timwas juga menemukan gangguan serius pada distribusi logistik dan layanan kesehatan. Selly menyebut ada jemaah yang terlantung di tenda selama berjam-jam tanpa makanan, kondisi yang kemudian semakin berat bagi para lansia.
“Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR,” katanya.
Ia juga menilai penanganan kesehatan di lokasi belum siap menghadapi kondisi jemaah yang jatuh sakit akibat kepadatan dan kekurangan asupan. Menurut dia, fasilitas medis yang tersedia belum cukup layak untuk merespons situasi darurat di tenda.
Untuk perbaikan ke depan, Selly meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan kalkulasi ulang serta mengambil langkah yang lebih realistis. Ia mengusulkan agar jemaah yang berisiko tidak dipaksa mabit di tenda Mina, melainkan dipulangkan ke hotel di Makkah melalui skema tanazul.
“Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak,” ucapnya.
Meski mengkritik keras kondisi di Mina, Selly menilai layanan haji tahun 2026 secara umum mengalami perbaikan, terutama pada fase pelayanan di Makkah dan Madinah. Namun, ia menegaskan bahwa titik lemah masih berada di Mina.
“Secara keseluruhan, untuk beberapa pelayanan di Makkah dan Madinah berjalan dengan relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang kendalanya itu berada di Mina,” ujarnya.
Selly menambahkan, puncak ibadah haji yang terkonsentrasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna memang menuntut persiapan sangat matang karena tingkat kesulitannya tinggi. Ia memastikan Mina akan menjadi perhatian utama DPR ke depan.
“Tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya,” tutupnya.
