Jakarta – Kementerian Dalam Negeri mencatat lonjakan harga cabai merah terjadi di 242 daerah pada pekan pertama Mei 2026. Menyikapi kondisi itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pengendalian agar kenaikan tidak terus membebani warga.
Tomsi menegaskan, daerah tidak harus ikut menanam cabai bersama Kementerian Pertanian. Namun, ia menilai harga di pasar tetap wajib dijaga agar tidak naik. “Boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan sampai harga cabainya naik,” ujar Tomsi dalam Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, masih ada daerah yang belum menjalin kerja sama dalam program Calon Petani dan Calon Lokasi atau CPCL untuk meningkatkan produksi cabai merah. Bahkan, ada wilayah yang menolak alokasi kawasan cabai untuk program tersebut. Meski begitu, Tomsi menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga stabilitas harga karena komoditas itu langsung berpengaruh pada kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat yang sama, Tomsi juga menyoroti komoditas beras. Ia mengapresiasi stok nasional yang mencapai 5,19 juta ton dan menyebut angka itu sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Kendati demikian, ia meminta Perum Bulog memastikan distribusi beras ke daerah berjalan lancar.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah wilayah yang harga berasnya mengalami kenaikan. Karena itu, Tomsi meminta data daerah-daerah yang masih tinggi harganya agar segera dihubungi dan penyaluran oleh Bulog ditingkatkan. “Tolong Ibu data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” kata dia.
Tomsi juga mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi atau HET menjadi acuan pemerintah untuk memantau pergerakan harga komoditas. Ia mengajak pemerintah daerah memastikan harga bahan pokok tetap terkendali dan tidak melampaui batas yang ditetapkan.
Meski mengakui stabilisasi harga di daerah bukan perkara mudah, Tomsi menilai pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan daerah tetap bisa mengatasi gejolak harga. Ia meminta pemerintah daerah belajar dari pola yang berulang, terutama saat musim hujan maupun kemarau.
“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” ujarnya.
Rapat itu turut dihadiri Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
