Showbiz

Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Bukan Arahan Pemerintah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” di berbagai daerah.

Yusril menyatakan bahwa tindakan pelarangan yang terjadi di sejumlah kampus tidak bersifat terpusat. Ia mencontohkan, pembubaran di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, lebih disebabkan oleh kendala prosedur administratif. Di sisi lain, pemutaran film tersebut di sejumlah kampus di Bandung dan Sukabumi tetap berlangsung tanpa hambatan.

Mengenai isi film, Yusril menilai kritik yang disampaikan merupakan hal yang wajar. Namun, ia menyoroti judul “Pesta Babi” yang dinilai provokatif dan berpotensi menimbulkan beragam tafsir di masyarakat. Ia berharap pihak produser maupun sutradara dapat memberikan penjelasan mengenai makna di balik judul tersebut.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujar Yusril, Kamis (14/5).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berlindung di balik otoritas, namun di sisi lain, seniman juga tidak bisa menggunakan dalih kebebasan berekspresi untuk mengabaikan dampak sosial dari karyanya.

Jennifer Coppen Dukung Kedekatan Syifa Hadju dan El Rumi

Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut menepis narasi yang menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan sebagai bentuk kolonialisme modern. Menurutnya, PSN di Papua merupakan bagian dari pembangunan yang juga dilakukan di wilayah lain seperti Kalimantan sebagai wujud integrasi NKRI.

Film dokumenter “Pesta Babi” sendiri merupakan karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 95 menit ini menyoroti kehidupan masyarakat adat, seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu, yang terdampak oleh ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga *food estate*.

Upaya pembubaran penayangan film ini sebelumnya sempat mencuat di berbagai daerah, termasuk Lombok dan Ternate, hingga memicu polemik mengenai kebebasan berpendapat di lingkungan kampus.

Komentar

Berita Populer

01

Bapenda Sumbar Latih Pemeriksa Pajak untuk Tingkatkan PAD

02

Purbaya Jelaskan Sumber Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

03

Rahmat Saleh Tekankan Guru Bentuk Karakter di Era AI

04

BSI Maslahat Resmikan Wakaf Sumur Bor, Atasi Krisis Air Desa Maman

05

AHY Gagas Giant Sea Wall Pantura Libatkan Investor dan 23 Kementerian

06

Basarnas Pastikan Masih Bisa Komunikasi dengan Korban Terhimpit Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

07

TB Hasanuddin Desak Kajian Matang Hibah Kapal Induk Italia

08

Pasaman Pacu 400 Atlet Lewati Tes Fisik Porprov 2026

Berita Terbaru










× www.domainesia.com
× www.domainesia.com