Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menarik utang baru sebesar Rp 501,5 triliun hingga 31 September 2025. Utang tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini, demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Realisasi penarikan utang ini mencapai 68,6 persen dari total rencana pembiayaan sebesar Rp 731,5 triliun. Berdasarkan proyeksi, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menjelaskan, pembiayaan utang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam mata uang rupiah untuk investor domestik, serta dalam valuta asing (valas) untuk investor internasional.
Pemerintah juga telah menerbitkan SBN valas pada 9 Oktober 2025 dengan dua mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat dan Euro. Dari denominasi dolar AS, pemerintah berhasil mengumpulkan US$ 1,85 miliar atau sekitar Rp 30,6 triliun (dengan kurs Rp 16.570 per dolar AS). Sementara itu, obligasi dalam mata uang Euro meraup EUR 600 juta atau setara Rp 11,5 triliun.
Pemerintah terus melakukan strategi pembiayaan untuk memitigasi risiko. Suahasil memaparkan bahwa tren imbal hasil (yield) SBN terus mengalami penurunan. Yield SBN tenor 10 tahun Indonesia yang pada awal tahun berada di kisaran 6,98 persen, kini turun menjadi sekitar 6,09 persen.
Penurunan signifikan ini berhasil menekan beban biaya utang pemerintah. Selain itu, selisih imbal hasil antara SBN Indonesia dan Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun juga menyempit, dari 240-260 basis poin menjadi sekitar 206 basis poin.
