JAKARTA – Bank Dunia merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 menjadi 4,8 persen, dari sebelumnya 4,7 persen. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi optimis dan meyakini angka tersebut akan terlampaui, didorong oleh beragam kebijakan fiskal dan injeksi likuiditas besar-besaran pemerintah.
Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 tetap stabil di angka 4,8 persen. Kenaikan proyeksi ini dinilai mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menggenjot permintaan domestik melalui kebijakan fiskal yang terarah. Kebijakan ini menyasar sektor pangan, transportasi, dan energi, serta program bantuan sosial yang secara efektif menopang konsumsi rumah tangga.
Di sisi investasi, Bank Dunia memandang pertumbuhan akan didukung oleh inisiatif pemerintah melalui Danantara, pelonggaran moneter untuk mendorong kredit swasta, dan peningkatan arus investasi asing langsung (FDI). Peningkatan FDI ini didukung oleh program hilirisasi, deregulasi, dan reformasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Permintaan domestik yang menguat diperkirakan akan mampu mengimbangi potensi pelemahan ekspor bersih, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi Tiongkok.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa proyeksi Bank Dunia merupakan masukan positif. Namun, ia menekankan, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan strategi dan kebijakan yang telah disiapkan pemerintah.
“World Bank itu sebagai *outsider* melihatnya bagus, kita dapat *feedback*. Tapi, seperti yang saya jelaskan, ada stimulus 1, 2, 3, dan mesin-mesin pertumbuhan yang mereka tidak tahu,” ujar Febrio.
Febrio menambahkan, proyeksi itu belum mempertimbangkan secara penuh kebijakan fiskal ekspansif pemerintah, termasuk injeksi likuiditas sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit dan konsumsi.
Ia menjelaskan, langkah-langkah stimulus seperti penguatan belanja sosial, subsidi sektor pangan dan energi, serta insentif investasi menjadi mesin pertumbuhan utama. Langkah-langkah ini diyakini akan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dibandingkan proyeksi lembaga internasional.
“Memang World Bank tahu tentang injeksi likuiditas ke bank-bank Himbara Rp 200 triliun? Kan tidak. Yang kita hitung dengan *policy measures* yang dilakukan tentu sangat berbeda,” tegasnya.
Febrio juga menjelaskan, proyeksi dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, OECD, IMF, dan ADB bukan sekadar studi akademik. Proyeksi tersebut juga mewakili kepentingan dan kebutuhan investor yang mereka bawa, mencerminkan minat investasi dari banyak negara.
Ia mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh lembaga-lembaga internasional kerap meleset jika dibandingkan dengan realisasi sebenarnya. “Bank Dunia itu kalau kalian lihat juga beberapa tahun terakhir kan selalu *miss*. Ya sudahlah bagus itu sebagai *feedback*. Kita senang banyak orang yang *ngelihatin* ekonomi Indonesia. Berarti mereka tertarik,” ungkap Febrio.
Oleh karena itu, Kemenkeu sangat optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai 5,2 persen, dan pada tahun 2026 tumbuh hingga 5,4 persen. “Bahkan kita melihat peluang akan lebih cepat lagi,” tegas Febrio.
Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat dalam beberapa kuartal mendatang. Penguatan ini didorong oleh kombinasi kebijakan ekspansif pemerintah dan pelonggaran moneter Bank Indonesia (BI).
Penempatan dana sebesar Rp 200 triliun oleh Kemenkeu ke dalam sistem perbankan, bersama dengan lima kali penurunan suku bunga acuan BI secara berturut-turut, akan meningkatkan likuiditas dan pertumbuhan kredit. “Yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi, terutama pada kuartal IV 2025,” jelas Asmoro.
Mempertimbangkan dinamika tersebut, Andry Asmoro tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5,0 persen untuk tahun 2025 dan 5,2 persen untuk tahun 2026. “Angka ini mencerminkan dampak berkelanjutan dari kebijakan yang akomodatif dan pemulihan yang stabil pada komponen permintaan domestik,” terangnya.
