Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah bergerak lebih cepat dalam menangani cagar budaya dan pelaku kebudayaan yang terdampak bencana. Ia menilai pemulihan perlu dilakukan segera agar seniman, budayawan, hingga situs sejarah di berbagai daerah bisa kembali bangkit.
Kurniasih juga menekankan perlunya kerja bersama antara Kementerian Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah. Menurut dia, data yang akurat terkait kerusakan menjadi dasar penting untuk menyusun langkah mitigasi serta penanganan jangka pendek.
“Kami mendukung penuh upaya Menteri Kebudayaan untuk merestorasi cagar budaya yang terdampak bencana,” kata Kurniasih dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi X, Selasa (19/5/2026).
Dukungan itu disampaikan di tengah paparan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai bantuan yang sudah digulirkan pemerintah. Sepanjang akhir 2025, pemerintah menyalurkan total Rp9,69 miliar untuk penanganan cagar budaya.
Dari jumlah tersebut, Rp1,45 miliar berasal dari APBN untuk bantuan logistik kebutuhan dasar. Sementara Rp8,11 miliar dialokasikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana cagar budaya yang terdampak.
Fadli juga menyebut ada donasi Rp113 juta dari pegawai Kementerian Kebudayaan. Bantuan itu diberikan khusus bagi tenaga pelestari, juru pelihara, seniman, dan pegawai kebudayaan yang menjadi korban bencana.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan telah dilakukan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, 98 cagar budaya dan objek diduga cagar budaya (ODCB) di 19 kabupaten/kota telah menerima manfaat dari program perbaikan tersebut.
Pemerintah kemudian menyiapkan tahapan berikutnya pada 2026. Program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dirancang untuk memulihkan ekosistem kebudayaan secara menyeluruh di wilayah yang terdampak bencana.
