Paris – Kunjungan kerja Presiden RI ke Paris kembali menuai sorotan setelah dianggap belum menunjukkan hasil konkret yang sepadan dengan biaya besar yang dikeluarkan negara. Kritik itu menyorot perlunya perencanaan diplomasi yang lebih matang agar setiap lawatan luar negeri benar-benar menghasilkan capaian nyata bagi Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Dino Patti Djalal melalui video vlog yang beredar pada 29 Mei. Dalam unggahan itu, ia kembali mendorong Presiden RI agar mengurangi perjalanan ke luar negeri dan lebih mengutamakan efisiensi melalui perencanaan jangka panjang. Dino menyampaikan lima saran yang menurutnya penting untuk memastikan setiap langkah diplomatik memiliki sasaran yang jelas.
Sorotan lain diarahkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang dinilai tidak boleh lepas tangan dalam menyiapkan agenda perjalanan kepala negara. Lawatan ke Paris kali ini tercatat sebagai kunjungan keempat, sehingga publik menanti penjelasan rinci mengenai target dan pembeda dari lawatan sebelumnya.
Rombongan disebut tiba di Paris pada Selasa, sementara jadwal resmi pertemuan baru berlangsung Kamis. Jeda dua hari tanpa keterangan agenda dinilai memicu pemborosan, mulai dari biaya hotel tim pendahulu, konsumsi delegasi, uang perjalanan, hingga parkir pesawat. Kondisi itu disebut bertentangan dengan prinsip efisiensi karena membebani anggaran hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah.
Di tengah kritik soal pemborosan, publik juga mempertanyakan manfaat langsung yang bisa dibawa pulang. Tidak terdengar adanya tambahan ratusan beasiswa dari Pemerintah Prancis untuk warga Indonesia, maupun kemudahan magang dan bekerja bagi anak muda Indonesia di perusahaan besar seperti Airbus.
Setelah empat kali lawatan, Indonesia juga belum memperoleh terobosan berarti terkait status bebas visa terbatas 30 hari bagi WNI yang ingin masuk Eropa melalui bandara Charles De Gaulle. Selain itu, belum ada kabar mengenai kesetaraan penggunaan SIM A Indonesia bagi WNI yang tinggal di Prancis.
Kondisi itu dibandingkan dengan Belgia, yang disebut telah memberi pengakuan terhadap SIM A Indonesia dan menjadikannya berlaku untuk seluruh Uni Eropa bagi WNI yang menetap di sana. Upaya KBRI Brussels dalam memperjuangkan penyetaraan tersebut dinilai layak menjadi contoh bagi perwakilan RI lainnya.
Peran KBRI Brussels pada masa Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema bersama kepala bidang protokol konsuler Sigit Widyanto disebut patut menginspirasi. Menurut pandangan itu, lawatan Presiden ke luar negeri semestinya menghasilkan manfaat konkret, terutama soal kemudahan visa ke Uni Eropa dan izin mengemudi.
Masalah yang diperjuangkan pun dinilai masih sangat banyak. Lawatan kepala negara tidak seharusnya hanya berfokus pada investasi atau urusan yang disebut menguntungkan kelompok pengusaha besar dan konglomerat. Ada kepentingan masyarakat luas yang juga perlu dibawa dalam perundingan dengan pihak Prancis.
Salah satu usulan yang disinggung adalah penerapan visa on arrival secara timbal balik. Jika Indonesia memberi fasilitas serupa, maka Prancis juga semestinya memberikan perlakuan yang sama kepada WNI yang ingin berlibur ke negaranya. Pemerintah RI dinilai perlu bersikap tegas dalam prinsip kesetaraan itu.
Hubungan elite antara Indonesia dan Prancis disebut berjalan cair, terutama di kalangan pejabat tinggi dan pengusaha besar. Namun bagi masyarakat biasa, terutama pelaku UKM yang hendak berbisnis atau bepergian ke Prancis, proses visa masih dianggap rumit dan tak jarang disertai perlakuan diskriminatif.
Dari lawatan kali ini, perhatian juga tertuju pada keputusan Presiden RI yang disebut menginstruksikan agar siswa sekolah belajar bahasa Prancis. Bagi pengkritik, kebijakan itu seharusnya diimbangi dengan dorongan agar pelajar di Prancis mempelajari bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia dinilai layak dipromosikan secara lebih serius karena merupakan bahasa negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan digunakan lebih dari 280 juta orang. Dalam konteks ASEAN, bahasa ini juga dianggap strategis untuk masa depan.
Lawatan ke Paris akhirnya dipandang seperti bumerang, karena alih-alih hanya membawa keuntungan bagi Indonesia, kunjungan itu justru dinilai membuka peluang masuknya daging dan bahkan bahasa Prancis. Meski ada pengumuman tambahan komitmen senilai Rp61 triliun dari para pengusaha besar Prancis, kontroversi seputar lawatan tersebut disebut belum sepenuhnya sirna.
