Jakarta – Ribuan orang dari berbagai kalangan menggelar unjuk rasa bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” di kawasan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi yang sempat ramai dibicarakan di media sosial ini menuntut pembubaran parlemen dan menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah tekanan ekonomi. Unjuk rasa ini berujung ricuh setelah awalnya berlangsung tertib.
Sejak pagi, massa memadati area DPR. Mereka mengibarkan bendera Merah Putih dan membawa poster bernada kritik. Beberapa poster berbunyi “Bubarkan DPR beban negara” serta “Beban negara bukanlah guru tapi DPR, bubarkan DPR”. Bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas serial One Piece juga terlihat di antara kerumunan.
Awalnya, unjuk rasa berjalan tertib dengan yel-yel lantang yang menuntut wakil rakyat keluar menemui massa. Namun, suasana berubah memanas sekitar pukul 12.05 WIB. Kericuhan pecah tepat di depan Restoran Pulau Dua, lokasi yang bersebelahan dengan kompleks DPR.
Bentrokan terjadi antara massa dan polisi. Insiden ini bermula saat rombongan pelajar tiba di lokasi, namun aparat mengadang mereka di fly over Ladokgi. Massa yang telah berada di depan DPR bergerak mundur untuk menjemput para pelajar.
Situasi semakin tegang setelah beredar kabar bahwa sejumlah pelajar ditahan aparat. Informasi ini membuat gelombang aksi semakin sulit dikendalikan dan memicu bentrokan yang lebih luas.
Di antara ribuan massa, para pengemudi ojek online (ojol) turut menyuarakan keluh kesah mereka. Ari (26), seorang pengemudi ojol, mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPR yang dinilai tidak memihak rakyat kecil.
“Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naik, padahal itu juga kan dari kita,” ujar Ari. Ia berharap wakil rakyat di Senayan lebih memikirkan nasib pekerja jalanan yang berjuang mencari nafkah setiap hari. Menurutnya, DPR seharusnya fokus mencari solusi atas tekanan ekonomi, bukan menaikkan tunjangan.
Safri (32), pengemudi ojol lainnya, sependapat dengan Ari. Ia menilai pemerintah dan DPR tidak pernah serius memperhatikan nasib pengemudi ojek online yang populasinya kian besar di Indonesia.
“Sekarang ya, sudah berapa kali lihat driver ojol kayak kita ini demo. Tapi aturan yang ngatur biar ojol buat sejahtera mana, enggak ada juga kan,” keluh Safri. Keputusannya bergabung dalam aksi ini adalah untuk menyuarakan langsung keresahan yang selama ini dirasakan.
“Ya karena sekarang susah banget ekonomi, mau ngapa-ngapain susah. Apa-apa mahal, kasihan istri sama anak saya di rumah,” ujarnya dengan nada geram. Bagi Safri, aksi protes ini menjadi cara terakhir agar suara rakyat kecil didengar oleh para pengambil kebijakan di Senayan.
Aksi “Revolusi Rakyat Indonesia” tidak hanya menuntut pembubaran parlemen, tetapi juga menyoroti kebijakan yang merugikan rakyat. Kenaikan tunjangan anggota DPR RI menjadi sorotan utama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan. Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
