Beijing – Arah penyelesaian perang Teluk 2026 kini banyak ditentukan oleh tiga pusat kekuatan yang tidak ikut menembak: Beijing, Moskow, dan Brussels. Dalam 70 hari sejak 28 Februari 2026, konflik yang berlangsung bukan hanya perang militer AS-Iran di Selat Hormuz, tetapi juga pertarungan diplomatik di balik layar antara China, Rusia, dan Eropa.
Memorandum 14 poin yang diajukan Iran kepada Pakistan pada 30 April 2026 sempat dibaca sebagai rancangan perdamaian. Dokumen itu memuat pembukaan Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, pelonggaran sanksi Amerika Serikat, kompensasi, serta jaminan tak ada agresi lanjutan. Namun, kesepakatan itu sejatinya hanya menghentikan tembakan selama 30 hari, bukan mengakhiri perang secara menyeluruh.
Di saat delegasi AS dan Iran berunding, eskalasi di lapangan tetap berjalan. Israel masih menyerang Hizbullah di Lebanon dan Gaza, sementara Iran membalas dengan menghantam fasilitas energi Fujairah di Uni Emirat Arab pada 4 Mei menggunakan 12 rudal balistik dan empat drone. Pola ini menunjukkan dua medan tempur yang bergerak sendiri-sendiri, dengan tiga aktor utama dan tanpa koordinasi yang utuh.
Washington sendiri memilih menarik diri sebagian, tetapi tidak benar-benar lepas tangan. Presiden Donald Trump pada 2026 menghentikan sementara operasi “Project Freedom”, misi pengawalan kapal dagang keluar dari Hormuz. Sebagai gantinya, AS mengajukan “Maritime Freedom Construct”, yakni koalisi maritim pascakonflik untuk membentuk arsitektur keamanan baru di Timur Tengah.
Langkah itu memperlihatkan tujuan utama Amerika: mencari kesepakatan cepat dengan Iran terkait nuklir dan Hormuz. Menurut skema Washington, jika Israel ikut dibawa ke meja perundingan, proses akan tersendat lama karena isu Palestina ikut menyusup ke dalam pembicaraan. Meski begitu, penarikan AS justru membuka ruang kosong di kawasan, dan ruang semacam itu hampir selalu segera diisi pihak lain.
Eropa mengambil posisi yang berbeda. Benua itu memilih tidak berperang, tetapi juga tidak tinggal diam. Prancis telah mengirim kapal induk nuklir Charles de Gaulle ke Teluk Aden untuk mengawal kapal dagang yang terdampak situasi di Hormuz. Operasi ini menjadi bagian dari misi Franco-British yang melibatkan lebih dari 40 negara dan bertujuan defensif: menurunkan biaya asuransi yang melonjak dan membuka kembali jalur perdagangan.
Jerman pun ikut mengerahkan aset angkatan lautnya. Berlin ingin terlihat memberi “kontribusi signifikan dan terlihat” dalam koalisi internasional. Bagi Eropa, jalur Hormuz menyangkut kepentingan vital karena sekitar 20 persen minyak dan 30 persen LNG mereka melewati selat itu. Jika jalur tersebut tertutup, ekonomi Eropa ikut terguncang. Karena itu, mereka membangun misi yang benar-benar defensif dan terpisah dari Washington, sejalan dengan gagasan strategic autonomy yang lama didorong Presiden Emmanuel Macron.
Dari semua pihak, China menjadi aktor yang paling menentukan tetapi paling senyap. Beijing merupakan pembeli terbesar minyak Iran, dengan sekitar 50 persen ekspor minyak Iran mengalir ke China. Selain itu, 30 persen impor LNG China juga melintasi Hormuz. Bagi Beijing, penutupan selat itu akan langsung menekan ekonomi domestik.
Karena urgensi itulah, Menteri Luar Negeri Wang Yi bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dua hari lalu. Pesan yang dibawa Wang Yi tegas: gencatan senjata tidak boleh ditunda dan Hormuz harus dibuka kembali. China memang tidak menyerang Iran secara terbuka, tetapi tekanan diplomatiknya sangat jelas.
Di Dewan Keamanan PBB, China hampir pasti akan memveto rancangan resolusi Amerika yang menuntut Iran menghentikan serangan di Hormuz. Sikap serupa juga pernah diambil Beijing pada April lalu, ketika mereka menolak resolusi yang dinilai bias dan berpotensi melegitimasi serangan AS ke Iran. Posisi China pun menjadi khas: menentang tekanan politik Amerika, tetapi tetap menjaga stabilitas ekonomi global. Iran tak ingin dibiarkan runtuh karena negara itu penting dalam jalur Belt and Road Initiative, tetapi perang berkepanjangan juga bukan opsi bagi Beijing.
Rusia berada di kubu yang mirip China. Moskow juga disebut kemungkinan besar akan memveto resolusi AS di Dewan Keamanan karena dokumen tersebut tidak mengecam serangan Amerika-Israel terhadap Iran. Bagi Rusia, itu adalah bentuk standar ganda Barat. Secara simbolis, Rusia dan China masih rutin menggelar latihan bersama “Maritime Security Belt 2026” dengan Iran di Bandar Abbas. Namun, latihan itu dinilai lebih banyak bersifat simbolik.
Kenyataannya, kapasitas militer Rusia sedang terbatas karena stok rudal mereka terkuras perang Ukraina. Moskow tidak memiliki kemampuan untuk memasok ulang Iran dalam skala besar. Maka, peran Rusia kini lebih condong sebagai penopang politik ketimbang penyokong militer.
Serangan Iran ke Fujairah pada 4 Mei juga memperlihatkan kalkulasi yang matang. Fujairah merupakan jalur pipa alternatif milik UEA bila Hormuz ditutup. Dengan menyerang titik itu, Iran mengirim pesan bahwa tidak ada lokasi yang aman jika selat tersebut diblokade. Tiga warga India terluka dalam serangan itu, sementara Iran sengaja tidak menyasar korban Barat agar tidak memicu eskalasi langsung dengan AS dan Eropa.
Langkah tersebut menandakan Iran masih bermain di batas merah. Teheran ingin memberi tekanan, tetapi belum menginginkan perang total.
Jika membaca pergerakan ketiga poros kekuatan itu, ada tiga skenario yang mungkin terjadi. Pertama, gencatan senjata 30 hari berjalan dengan peluang 45 persen. Dalam skenario ini, AS dan Iran mencapai kesepakatan sementara, Hormuz dibuka, Eropa menjadi penjamin keamanan maritim, dan China bertindak sebagai penjamin ekonomi Iran. Ini merupakan kemungkinan paling besar, tetapi tetap rapuh karena bisa runtuh bila Israel kembali menyerang Hizbullah.
Skenario kedua memiliki peluang 35 persen, yakni perang proxy membeku. AS dan Iran tidak bertabrakan langsung, tetapi Israel tetap menggempur Hizbullah dan Houthi. Iran lalu membalas melalui proxy di Yaman dan Irak. Hormuz dibuka sebagian, namun premi asuransi tetap tinggi. Kondisi ini menciptakan status quo yang melelahkan semua pihak.
Skenario ketiga, dengan peluang 20 persen, adalah eskalasi total. Bila negosiasi gagal atau Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, Teheran bisa menutup Hormuz sepenuhnya dengan ranjau dan rudal pantai. Harga minyak diperkirakan menembus 200 dolar AS per barel, dan Amerika harus membuka blokade militer penuh. China dan Rusia tidak akan terjun langsung secara militer, tetapi akan tetap memasok Iran secara diam-diam.
Pada akhirnya, penentu paling kuat bukan Washington, Teheran, atau Tel Aviv. China memegang kunci ekonomi Iran karena tanpa pembelian minyak dari Beijing, ekonomi Iran bisa runtuh dalam tiga bulan. Rusia memegang kunci politik di PBB melalui hak veto, meski tidak ingin konflik meluas karena masih terikat perang di Ukraina. Sementara Eropa memegang kunci ekonomi-maritim, sebab kapal perang merekalah yang bisa menekan biaya asuransi dan membuka jalur dagang tanpa perang terbuka.
Dengan demikian, perang Teluk 2026 memperlihatkan bahwa pemenang konflik di era multipolar bukan pihak yang paling banyak memiliki rudal, melainkan yang paling besar pengaruh ekonomi, politik, dan maritimnya. Saat ini, pengaruh itu berada di tangan Beijing, Moskow, dan Brussels, bukan Washington atau Teheran.
Bagi Indonesia, konflik ini memberi pelajaran penting. Sebagai negara yang 80 persen impor energinya juga melewati jalur sempit, Indonesia patut melihat Selat Malaka sebagai titik rawan geopolitik. Pengalaman di Aceh dan Timor Timur menunjukkan bahwa gencatan senjata tanpa pengawasan militer bisa menjadi jebakan. Karena itu, bila PBB tak bergerak, ASEAN dinilai perlu ikut turun tangan, termasuk mendorong misi pengawas maritim gabungan di Selat Hormuz dan Selat Malaka.
Perang Teluk 2026, pada akhirnya, menegaskan bahwa pengaruh lebih menentukan daripada jumlah senjata. Dan 30 hari gencatan senjata akan menjadi ujian pertama, meski keputusan paling akhir tetap berada di tangan tiga kutub yang tidak ikut menembak.
