Washington DC – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tiga strategi utama pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dan memastikan inflasi tetap terkendali. Pernyataan penting ini disampaikan Perry dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-18 Oktober 2025.
Perry menjelaskan, langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah mengimplementasikan bauran kebijakan yang selaras antara sektor moneter, fiskal, dan stabilitas keuangan. Pendekatan terkoordinasi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Kedua, pemerintah gencar melakukan reformasi struktural guna memperkuat pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini mencakup hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, peningkatan inklusi keuangan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Strategi ketiga, pemerintah Indonesia aktif menguatkan kerja sama perdagangan dan investasi, baik di kawasan ASEAN maupun dengan mitra dagang utama. Negara-negara mitra yang menjadi fokus antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Eropa.
“Multilateralisme jauh lebih efektif dibanding unilateralisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi ketidakseimbangan,” tegas Perry dalam siaran pers, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari berbagai negara juga menyepakati agenda kebijakan global. Agenda ini memuat langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan memperkuat resiliensi pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian.
IMF sendiri merekomendasikan empat arah kebijakan utama untuk seluruh negara anggota. Pertama, setiap negara didorong untuk menerapkan pengelolaan keuangan negara jangka menengah yang lebih berhati-hati. Hal ini bertujuan memperkuat ketahanan fiskal tanpa mengorbankan investasi dan belanja sosial.
Kedua, bank sentral di seluruh dunia perlu menjaga stabilitas harga. Ini harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi independensi dan transparansi dalam setiap kebijakan moneter yang diambil.
Ketiga, kebijakan di sektor keuangan wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko pasar dan keterkaitan antarlembaga keuangan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah krisis sistemik.
Keempat, reformasi struktural diarahkan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Upaya ini mencakup perbaikan iklim usaha, penguatan tata kelola, pemberantasan korupsi, penyederhanaan regulasi, pengembangan pasar modal, serta peningkatan kewirausahaan dan daya saing.
Secara terpisah, Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional, Mohammed Aljadaan, menyoroti bahwa ekonomi global saat ini sedang mengalami transformasi signifikan dan menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi tetap tangguh, tetapi tekanan mulai muncul. Kami akan mengadopsi kebijakan yang tepat yang menumbuhkan kepercayaan, membangun ketahanan, dan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan,” ucap Aljadaan dalam keterangan resmi, Jumat, 17 Oktober 2025.
