Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan agar tidak mengabaikan aspek keselamatan saat membentuk karakter calon pegawai melalui metode fire walk atau berjalan di atas bara api. Ia menilai pendekatan itu mungkin bertujuan menumbuhkan keberanian, daya juang, dan rasa percaya diri, tetapi prinsip dasar manajemen risiko tetap harus menjadi pegangan.
Vita menegaskan, sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan semestinya menjadi contoh dalam penerapan standar keselamatan di setiap kegiatan, termasuk pendidikan dan pelatihan pegawai.
“Sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang setiap hari mengedukasi pentingnya pencegahan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi teladan utama dalam menerapkan standar keselamatan pada setiap aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan pegawai,” kata Vita dalam keterangan pers, Senin (3/8/2026).
Menurut dia, ukuran utama dari sebuah pelatihan bukan terletak pada seberapa ekstrem metode yang dipakai, melainkan pada manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai kualitas insan BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan lewat kinerja nyata di lapangan, bukan semata kemampuan menembus rintangan fisik.
“Ukuran keberhasilan calon pegawai tidak ditentukan oleh keberanian melewati bara api, melainkan oleh integritas dalam mengelola amanah, profesionalisme kerja, serta empati terhadap peserta,” ujarnya.
Vita menyebut indikator terpenting bagi pegawai BPJS Ketenagakerjaan adalah ketepatan dan mutu layanan dalam memastikan pekerja memperoleh hak perlindungan. Lima program utama yang dimaksud meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Meski memberi catatan, ia menyatakan Komisi IX DPR RI tetap mendukung inovasi pengembangan sumber daya manusia selama sesuai kebutuhan organisasi, terukur manfaatnya, dan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas.
Vita menutup dengan penegasan bahwa simbol keberanian tidak boleh menggeser esensi pelayanan publik. “Momentum ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah institusi publik dibangun melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, mengutamakan keselamatan, dan konsisten menghadirkan pelayanan terbaik. Itulah fondasi sesungguhnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” kata dia.
