Lombok Barat, Gonesia.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan instruksi terbuka kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tegas ini diambil sebagai upaya preventif untuk menutup celah penyimpangan yang berpotensi menurunkan kualitas layanan nutrisi bagi anak-anak Indonesia.
Kepala negara menekankan bahwa program ini merupakan investasi strategis jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap porsi makanan sampai ke tangan penerima manfaat tanpa ada pemotongan kualitas oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).
Instruksi pengawasan ini berlaku bagi seluruh tingkatan birokrasi, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga camat dan kepala desa.
Dia meminta para pejabat tersebut melakukan inspeksi langsung ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerja masing-masing.
Jika ditemukan indikasi kecurangan, ia memberikan akses laporan langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atau kepadanya secara personal.
Ia bahkan membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai kanal pengaduan jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” tegasnya.
Selain pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri juga diinstruksikan untuk turut serta melakukan pengawasan di lapangan.
Namun, ia mengingatkan agar aparat keamanan tidak menggunakan wewenangnya untuk melakukan intimidasi atau menuntut setoran kepada pengelola dapur gizi.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” ujarnya.
Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya menjaga integritas porsi dan kualitas bahan pangan yang disajikan.
Ia secara spesifik meminta agar lauk pauk seperti ayam tidak dipotong dalam ukuran yang terlalu kecil sehingga nilai gizinya tidak memadai bagi anak.
“Negara kaya Amerika satu ayam dipotong empat. Satu orang makan seperempat ayam. Kalau kita (Indonesia) satu ayam dipotong delapan atau sepuluh paling kecil. Jangan pula dipotong 18 atau 20,” jelasnya.
Kepada Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, ia menyarankan agar menu yang disajikan tetap sederhana guna meminimalisir risiko manipulasi bahan.
Ia mencontohkan penggunaan telur rebus atau ceplok lebih direkomendasikan daripada telur dadar yang rentan dicampur dengan bahan lain.
“Ibu Nanik, jangan bikin telur dadar. (Buat) telur rebus atau ceplok. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam. Bisa empat orang makan satu (telur) ayam,” ucapnya.
Menurutnya, pengawasan ketat ini mutlak diperlukan agar generasi muda Indonesia tumbuh menjadi individu yang sehat dan produktif.
“Dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya tidak bagus, dia nanti tidak maksimal,” tuturnya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan program secara bertahap ke seluruh pelosok tanah air.
Ia menyadari masih terdapat keterbatasan distribusi di sejumlah wilayah terpencil namun memastikan pemerataan akan terus dilakukan.
“Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” tuturnya.
“Negara kita besar sekali, pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu,” pungkasnya.
