Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai pembenahan yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru patut diapresiasi, tetapi penataan program harus dijalankan hati-hati agar tidak memunculkan masalah baru di lapangan. Ia menekankan, perbaikan tata kelola tak boleh sekadar tegas, melainkan juga terukur.
Tamsil mengatakan, salah satu hal yang perlu segera ditata adalah penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, langkah tersebut akan lebih baik jika dibarengi dengan klasifikasi yang jelas terhadap dapur-dapur yang bermasalah.
“Gebrakan Kepala BGN yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia menilai pemerintah perlu memilah dapur MBG berdasarkan tingkat persoalannya. Dengan begitu, pembinaan bisa dilakukan tanpa harus mengganggu fasilitas yang sudah berjalan dan telah menanam investasi bangunan.
“Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah baru lagi. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi?” kata dia.
Tamsil menyebut dirinya menerima berbagai laporan dari lapangan terkait pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik titipan dalam pengelolaan dapur. Karena itu, ia mendukung penataan ulang agar program berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Namun, ia menolak jika sejumlah kendala itu dijadikan alasan untuk menyimpulkan MBG gagal. Menurutnya, masalah yang muncul bersumber dari pelaksanaan di lapangan, bukan dari gagasan program itu sendiri.
“Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek,” ucapnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap MBG justru harus dipahami sebagai dorongan untuk memperbaiki pelaksanaan. Tamsil juga menegaskan program tersebut punya dampak ekonomi yang luas, termasuk membuka peluang kerja.
“Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah,” pungkasnya.
