Jakarta – Rupiah masih berada di bawah tekanan berat, sementara pelemahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memicu kekhawatiran publik karena berpotensi mendorong biaya impor, memperbesar beban utang luar negeri, dan ikut mengerek harga barang serta jasa di dalam negeri. Di tengah kondisi itu, sejumlah ekonom menilai tekanan terhadap mata uang nasional tidak hanya dipicu faktor domestik, tetapi juga gejolak global yang masih belum mereda.
Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, tingginya suku bunga Amerika Serikat, keluarnya modal dari negara berkembang, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional memberi tekanan tambahan terhadap mata uang banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia pun terus bergerak melalui sejumlah langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valas hingga penguatan instrumen moneter dan upaya menjaga minat investor di pasar keuangan domestik.
Menurut analisis yang dikemukakan, setidaknya ada 13 langkah yang perlu dijalankan secara bersamaan untuk memperkuat rupiah terhadap dolar AS. Seluruh langkah itu saling terkait karena persoalan nilai tukar tidak berdiri sendiri, melainkan menyangkut faktor ekonomi, politik, fiskal, moneter, perdagangan, investasi, hingga dinamika geopolitik dunia.
Tahap awal yang disebut perlu dilakukan adalah intervensi terukur di pasar valuta asing untuk meredam gejolak berlebihan. Bank Indonesia sudah menjalankan langkah ini melalui pasar spot, DNDF, dan NDF luar negeri. Intervensi dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, tetapi tetap harus dijalankan hati-hati agar cadangan devisa tidak terkuras.
Sesudah itu, inflasi perlu dikendalikan. Harga yang stabil dinilai menjadi salah satu fondasi utama bagi stabilitas nilai tukar karena turut menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Kebijakan suku bunga juga disebut harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Dalam kondisi tertentu, kenaikan suku bunga dapat membuat aset keuangan domestik lebih menarik dan mendorong masuknya modal asing. Pada Mei 2026, Bank Indonesia bahkan menaikkan suku bunga acuan sebagai bagian dari upaya menjaga rupiah di tengah tekanan global.
Penguatan cadangan devisa menjadi langkah berikutnya. Stok devisa yang kuat memberi ruang gerak lebih besar bagi otoritas moneter untuk menjaga ketahanan sektor eksternal dan stabilitas pasar keuangan. Bank Indonesia mencatat, cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang relatif tinggi.
Di sisi lain, ekspor dan devisa hasil ekspor perlu terus ditingkatkan. Makin besar aliran devisa yang masuk, makin kuat pula kemampuan Indonesia menjaga nilai tukar. Karena itu, kebijakan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor atau DHE dinilai perlu terus diperkuat agar manfaatnya lebih optimal bagi perekonomian nasional.
Sektor industri juga masuk dalam daftar perhatian. Daya saing industri nasional dan penguatan sektor produktif dianggap penting karena bisa mendorong ekspor, membuka lapangan kerja, dan menambah devisa. Sementara itu, iklim investasi yang kondusif menjadi kunci lain. Kepastian hukum, kemudahan berusaha, birokrasi yang efisien, dan stabilitas politik dinilai akan meningkatkan minat investor menanamkan modal di Indonesia.
Langkah lain yang disebut mendesak adalah mengendalikan impor barang konsumsi yang tidak produktif, tanpa mengganggu impor bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan dunia usaha. Kebijakan ini bisa membantu menekan kebutuhan valuta asing. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap utang luar negeri juga perlu dikurangi, baik oleh pemerintah maupun BUMN, karena kewajiban pembayaran dalam mata uang asing akan menambah tekanan terhadap kebutuhan dolar di dalam negeri.
Kesehatan APBN turut disebut sebagai penopang stabilitas rupiah. Disiplin fiskal, pengelolaan anggaran yang efisien, pemberantasan korupsi, peningkatan penerimaan negara, serta konsistensi kebijakan ekonomi menjadi faktor yang menjaga kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal. Dalam pandangan yang disampaikan, kepercayaan pasar terhadap fiskal sebuah negara sangat menentukan arah nilai tukar.
Di saat yang sama, kritik dan masukan masyarakat diminta tidak diabaikan. Dalam negara demokrasi, kritik publik disebut sebagai bagian dari pengawasan yang sehat. Perdebatan soal efektivitas program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun kebijakan ekonomi lain, menurut pandangan itu perlu dibahas secara terbuka berdasarkan data, manfaat, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Risiko global juga harus diantisipasi. Sepanjang 2026, rupiah disebut masih menghadapi tekanan dari konflik di Timur Tengah, ketegangan geopolitik global, gangguan jalur perdagangan internasional, perubahan suku bunga Amerika Serikat, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Karena itu, menjaga fundamental ekonomi tetap kuat menjadi langkah penutup yang tak kalah penting.
Fundamental tersebut, menurut penjelasan yang disampaikan, bisa dilihat dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, cadangan devisa, kondisi fiskal, rasio utang, tingkat investasi, produktivitas nasional, hingga kemampuan ekspor menghasilkan devisa. Semakin baik indikator-indikator ini, semakin besar peluang rupiah bertahan di tengah tekanan eksternal.
Namun, ada satu unsur yang disebut sama pentingnya dengan seluruh kebijakan di atas, yakni dukungan masyarakat. Keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, investor, perbankan, dan pemangku kepentingan lain dipandang sebagai modal sosial yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu ragu menyempurnakan kebijakan jika memang diperlukan. Setiap perubahan, bagaimanapun, harus bertumpu pada data yang akurat, analisis rasional, dan pertimbangan objektif, dengan tujuan memperkuat perekonomian nasional sekaligus menjaga stabilitas rupiah.
Pada akhirnya, penguatan rupiah terhadap dolar AS tidak bisa dicapai lewat satu kebijakan tunggal dalam waktu singkat. Solusi yang paling efektif adalah gabungan stabilitas moneter, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, penguatan cadangan devisa, disiplin fiskal, peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, dan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan yang konsisten, dan dukungan masyarakat yang luas, Indonesia dinilai bukan hanya mampu menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
