Padang – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya menjaga lahan pertanian produktif di tengah gencarnya pembangunan daerah. Hal itu mengemuka saat Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan dan Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (2/6/2026).
Forum tersebut menjadi ajang menyusun langkah teknis untuk mempercepat penetapan serta integrasi LP2B di seluruh daerah. Pemerintah daerah menempatkannya sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, terutama ketika kebutuhan lahan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur terus meningkat.
Hendrajoni menyebut penataan ruang harus dilakukan dengan hati-hati agar kepentingan pembangunan tidak berbenturan dengan upaya melindungi sawah dan lahan pangan. Ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban menjaga ketersediaan lahan pertanian.
“Penetapan LP2B harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat,” kata Hendrajoni.
Dalam rapat itu, peserta juga membahas hambatan teknis di lapangan. Salah satu sorotan utama adalah alih fungsi lahan yang terus terjadi di masyarakat, disertai kebutuhan menyesuaikan kebijakan tata ruang agar proyek strategis daerah tetap berjalan tanpa hambatan.
Hendrajoni hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jaferi, serta Kepala Dinas Pertanian Hamdi. Kehadiran para pejabat itu diarahkan untuk merumuskan kebijakan teknis yang bisa diterapkan langsung di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menaruh harapan besar agar koordinasi ini menghasilkan solusi yang lebih taktis. Ke depan, kebijakan yang lahir dari forum tersebut diharapkan mampu menjaga lahan pertanian sekaligus mengakomodasi dinamika pembangunan daerah.
