Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar kebijakan penguatan kontrol atas sektor strategis tidak menekan pelaku usaha, memukul sektor padat karya, atau justru melemahkan ekonomi rakyat. Ia menilai pengawasan negara penting, tetapi implementasinya harus cermat agar tidak berubah menjadi monopoli ekspor yang merugikan daya saing nasional.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Firman menegaskan bahwa niat pemerintah memperkuat kendali atas sektor strategis pada dasarnya baik. Namun, ia meminta langkah tersebut tidak dijalankan dengan pendekatan yang berlebihan.
“Kalau terjadi monopoli ekspor oleh BUMN, memang tujuannya agar pemerintah memiliki fungsi kontrol yang kuat. Tetapi persoalannya sebenarnya ada pada manajemen pelaksanaan dan pengawasan,” kata Firman.
Ia menilai persoalan seperti under invoicing tidak semata-mata lahir dari pelaku usaha. Menurut dia, praktik itu juga bisa dipengaruhi oknum di dalam sistem pemerintahan. Karena itu, jalan keluar yang tepat adalah memperkuat pengawasan, bukan mengambil alih seluruh mekanisme usaha oleh negara.
Di sisi lain, Firman menyoroti kebijakan pangan yang dinilainya perlu memberi kepastian bagi petani. Ia mengapresiasi penetapan harga pembelian gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram yang dianggapnya memberi nilai tambah nyata bagi petani.
“Selama ini pemerintah tidak pernah berani menetapkan harga beli gabah secara tegas. Sekarang ini langkah yang bagus dan memberi keuntungan bagi petani,” ujarnya.
Meski demikian, ia mendorong agar kebijakan serupa diterapkan pada komoditas strategis lainnya. Tujuannya, kata dia, agar petani dan masyarakat memperoleh kepastian harga yang adil serta berkelanjutan.
Firman juga menyoroti tantangan besar sektor pangan nasional. Ia menyebut tekanan El Nino, kenaikan harga pupuk, dan mahalnya biaya distribusi logistik sebagai faktor yang bisa berdampak langsung pada harga pangan di masyarakat.
“Kalau biaya distribusi naik karena bahan bakar dan logistik meningkat, akhirnya semua beban itu dibebankan kepada konsumen. Rakyat yang akan jadi korban,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Firman turut menolak penerapan zonasi harga beras oleh Bulog. Menurut dia, kebijakan itu berpotensi menciptakan ketidakadilan harga pangan, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua.
“Pangan adalah hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi harga pangan bagi rakyat di daerah tertentu,” tegasnya.
Firman kemudian mendorong penguatan pangan berbasis kearifan lokal di berbagai daerah. Ia menyebut sagu di Papua dan jagung di sejumlah wilayah lain perlu lebih diperkuat agar masyarakat tidak terus bergantung pada beras sebagai pangan utama.
