Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan perbaikan dan peningkatan jalan provinsi sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam forum Musrenbang yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Annisa menegaskan, infrastruktur jalan provinsi merupakan urat nadi konektivitas antarwilayah yang krusial bagi distribusi hasil produksi masyarakat.
"Perbaikan jalan provinsi menjadi prioritas karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata," ujar Annisa.
Sejumlah ruas jalan strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi meliputi Simpang Koto Baru-Junction, Junction-Abai Siat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Simpang Sikabau-Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru-Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak.
Ruas-ruas tersebut dinilai vital dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan ekonomi di Dharmasraya.
Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan koridor ekonomi dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh.
Penguatan infrastruktur ini bertujuan memperlancar arus barang dan jasa serta mendukung komoditas unggulan daerah seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan.
Dharmasraya juga mengajukan program pendukung lainnya, seperti revitalisasi pasar dan kawasan UMKM, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, hingga penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Secara keseluruhan, total nilai usulan yang diajukan Kabupaten Dharmasraya dalam Musrenbang RKPD Sumbar 2027 mencapai sekitar Rp157,3 miliar.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
