Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan ribuan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum serta perangkat wilayah dalam forum Town Hall Meeting. Langkah ini diambil menyusul kasus laporan warga di Kalisari yang ditindaklanjuti dengan foto hasil rekayasa artificial intelligence.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyebut perlunya pembenahan sistem dan tata kelola, khususnya terkait mekanisme pelaporan dan unggahan hasil kerja di lapangan agar lebih transparan dan akurat.
“Maka kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka. Karena bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Ia menyampaikan, kasus manipulasi tindak lanjut laporan warga di Kalisari menjadi peringatan keras bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, kasus tersebut dinilai telah mencoreng wajah Jakarta di mata publik.
“Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan, termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali,” jelas dia.
Pramono menyebut, salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ke depan adalah memperketat sistem verifikasi laporan, termasuk membatasi akses unggahan hanya kepada pihak yang berwenang.
“Jadi yang berhak meng-upload ialah yang boleh meng-upload. Makanya sistemnya diperbaiki,” kata dia.
