Jakarta – Kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Australia menuai sorotan tajam publik. Sejumlah anggota Komisi XI DPR bersama mitra kerja mereka dikritik karena melakukan perjalanan dinas luar negeri ini saat gelombang demonstrasi melanda beberapa wilayah di Indonesia.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, membantah kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa agenda lawatan ke Canberra dan Sydney ini telah direncanakan jauh hari, sebelum peristiwa demonstrasi terjadi di Jakarta maupun wilayah lainnya.
Menurut Misbakhun, perjalanan dinas ini esensial untuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka percepatan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Target penyelesaian RUU P2SK di tingkat Panja adalah 8 September 2025.
Anggota Komisi XI yang membidangi sektor keuangan itu tidak sendiri. Mereka didampingi oleh mitra kerja dari Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di sisi lain, lawatan DPR ke Negeri Kanguru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebuah unggahan dari pengguna platform X (sebelumnya Twitter) menyoroti jadwal perjalanan anggota dewan tersebut. “Sementara di depan gedungnya lagi didemo. Sebagian mereka ada di Australia. Seminggu,” demikian tulis akun tersebut.
Gambar jadwal perjalanan atau *itinerary* yang beredar menunjukkan keberangkatan para anggota dewan ini berlangsung dari 26 Agustus hingga 1 September 2025.
Selain itu, tangkapan layar lain yang menjadi viral menampilkan nama Misbakhun terdaftar sebagai peserta Sydney Mini Marathon 2025. Berdasarkan laman resmi tcssydneymarathon.com, nama Misbakhun memang tercatat dengan nomor peserta 12132 untuk agenda yang berlangsung pada 30-31 Agustus 2025.
Namun, Ketua Komisi XI itu segera membantah keterlibatannya dalam ajang lari tersebut. “Saya tidak ikut Sydney Marathon,” tegasnya.
